JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan ada catatan pada setiap sistem lelang baik konsolidasi dan parsial. Ketika Pemprov DKI menggunakan sistem lelang parsial, semua proyek pembangunan ditangani oleh satu kontraktor.
Namun, ada catatan-catatan negatif terkait sistem lelang parsial tersebut.
"Dulu dengan lelang parsial itu catatannya kualitas jadi tidak maksimal, yang kedua kelengkapan dari pengusaha banyak yang belum terpenuhi. Misalnya alamat kantornya ada di rumah tinggal," ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (26/10/2017).
Hingga akhirnya, Pemprov DKI Jakarta mengubah sistem lelang menjadi lelang konsolidasi. Dengan menggunakan sistem lelang konsolidasi, lelang terhadap proyek pembangunan tidak lagi dilakukan dalam skala kecil, tapi harus skala besar dengan cara menggabungkan beberapa kegiatan proyek.
Baca juga : Sekda DKI: Lelang Konsolidasi atau Parsial, Tunggu Arahan Gubernur
Dengan demikian, satu proyek pembangunan tidak hanya dilakukan oleh satu kontraktor saja. Satu kontraktor bisa mengerjakan gabungan dari beberapa proyek pembangunan.
Saefullah mengatakan kualitas pembangunan yang menggunakan lelang konsolidasi justru lebih baik sebab biasanya dibangun oleh kontraktor besar. Namun, kata Saefullah, lelang konsolidasi juga memiliki sisi negatif.
"Ternyata setelah dengan perusahaan besar ini di lapangan juga timbul persoalan lain. Kenapa? Karena ada pekerjaan yang disubkontrakan,"kata Saefullah.
"Ini kan sudah merugikan pengusaha kelas menengah ke bawahnya. Belum apa-apa mereka sudah dapat harga di bawah kontrak. Itu kan kurang adil," tambah Saefullah.
Baca juga : Tak Berpihak pada Pengusaha Kecil, Sandi Kaji Ulang Lelang Konsolidasi di Era Ahok
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno sendiri sudah mengungkapkan rencananya untuk menghapus lelang konsolidasi yang dimulai sejak zaman Basuki Tjahaja Purnama itu.
Namun, kata Saefullah, hal itu masih sebatas wacana. Semua sisi positif dan negatif kedua sistem lelang itu akan dikaji kembali.
"Nanti dengan analisis itu semua, Pak Gubernur yang memberikan arahan. Mungkin ada pekerjaan yang perlu dikonsolidasi ada pekerjaan-pekerjaan yang parsial. Nanti Pak Gubernur yang mengambil keputusan," kata Saefullah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.