Sandi: Kami Akan Terbuka, Ini "Open Government"

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, dirinya dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan menjalankan pemerintahan yang transparan. Mereka akan membuka semua kebijakan yang dijalankan.

"All out, kami akan buka sebuka-bukanya. Ini open government, open data, kok," ujar Sandi di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (3/11/2017).

Namun, Sandi meminta media dan publik memaklumi adanya informasi yang tidak disampaikan terlebih dahulu. Sebab, informasi soal kebijakan yang belum final dikhawatirkan menimbulkan distorsi dan pro-kontra.

"Jadi, enggak akan ada yang kami tutup-tutupi. Namun, kalau dalam pembahasan, policy making itu, kami harus mohon maaf agak displin dalam memberikan informasi," katanya.

Baca juga: Sandi Pernah Tegur Kadis karena Bicarakan Kebijakan yang Belum Final

Sebagai bagian dari transparansi, Sandi telah memerintahkan semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) memberikan semua data ke Jakarta Smart City. Semua data itu bisa diakses publik.

Sementara soal rapat yang tertutup, Sandi menyebut hal itu dilakukan karena adanya SKPD atau stakeholders yang tidak ingin diberitakan media massa dengan alasan informasi yang disampaikan bersifat konfidensial.

Kemudian, Sandi juga menjelaskan soal awak media yang tidak lagi diperbolehkan menunggu dan wawancara di lantai dua, depan ruang kerjanya. Sesi wawancara pun diarahkan terpusat di ruang Balairung, sebuah aula yang ada di tengah Balai Kota.

Baca juga: Perubahan di Balai Kota, Benarkah Anies-Sandi Mulai Tertutup dengan Media?

"Saya enggak melayani doorstop di depan kamar (ruang kerja) karena waktunya singkat sekali. Orang (tamu) menunggu, kadang-kadang orang-orang itu enggak bisa menunggu lama dan sudah ada beberapa yang kecewa," kata Sandi.

Pada saat Anies-Sandi menjabat, rapat yang sifatnya pengarahan digelar tertutup, contohnya rapat pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2018 serta rapat pengarahan direksi BUMD.