Sepakat dengan Prasetio, PDI-P Tolak Wacana Motor Melintas di Thamrin

Kompas.com - 16/11/2017, 15:22 WIB

Nursita Sari

Penulis

Lihat Foto

Motor melintas di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (11/11/2014). Selama Desember Pemprov DKI Jakarta akan membatasi kendaraan roda dua melintas Jalan MH Thamrin mulai dari Bundaran Hotel Indonesia sampai Istana Merdeka.(KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZES)

Motor terjebak kemacetan saat jam pulang kerja di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (11/11/2014). Selama Desember Pemprov DKI Jakarta akan membatasi kendaraan roda dua melintas Jalan MH Thamrin mulai dari Bundaran Hotel Indonesia sampai Istana Merdeka.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Sabtu (4/11/2017)

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta menolak wacana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno untuk mencabut larangan sepeda motor melintas di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Fraksi PDI-P sepakat dengan pernyataan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi yang pernah menyebut pencabutan larangan sepeda motor akan membuat jalan protokol semrawut.

"Kami sependapat dengan Ketua Dewan bahwa di Jalan Jenderal Sudirman-MH Thamrin, sepeda motor tetap dilarang," ujar anggota Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta, William Yani, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Kamis (16/11/2017).

William menyampaikan pandangan Fraksi PDI-P itu dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta tentang rancangan peraturan daerah (raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2018.

KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZES Motor terjebak kemacetan saat jam pulang kerja di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (11/11/2014). Selama Desember Pemprov DKI Jakarta akan membatasi kendaraan roda dua melintas Jalan MH Thamrin mulai dari Bundaran Hotel Indonesia sampai Istana Merdeka.

William menjelaskan, Fraksi PDI-P menolak wacana pencabutan larangan melintas sepeda motor karena masih berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2015 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor. Pergub itu didasarkan pada dua ketentuan.

"Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2015 mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi dan perwujudan salah satu kekhususan Provinsi DKI Jakarta," kata William.

KOMPAS.com/NURSITA SARI Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Sabtu (4/11/2017)

Wacana mengizinkan kembali sepeda motor melintasi Jalan MH Thamrin disampaikan Anies seusai rapat pimpinan mengenai pembangunan trotoar pada 6 November 2017.

Dalam rancangan yang dibahas dalam rapim, dia melihat kendaraan roda dua tidak bisa melintasi Jalan Sudirman dan Jalan MH Thamrin. Anies meminta rancangan tersebut direvisi agar sepeda motor bisa masuk.

"Ternyata disampaikan ada pergub yang menjadi dasar (larangan sepeda motor) sehingga pergubnya juga nanti akan diubah," ujar Anies.

Kompas TV Meski masih menuai pro dan kontra, Anies yakin jika rencana pencabutan larangan tersebut tidak akan menimbulkan kemacetan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.