Imbas Pilkada DKI 2017, Jakarta Raih Skor Toleransi Terendah - Kompas.com

Imbas Pilkada DKI 2017, Jakarta Raih Skor Toleransi Terendah

Sherly Puspita
Kompas.com - 17/11/2017, 11:21 WIB
Ilustrasi.THINKSTOCK/ESKEMAR Ilustrasi.

JAKARTA, KOMPAS. com - Setara Institute baru saja merilis hasil kajian dan indexing terhadap 94 kota di Indonesia dalam hal isu promosi dan praktik toleransi.

Dari serangkaian kajian tersebut ditemukan fakta bahwa DKI Jakarta memiliki peringkat indeks toleransi dengan paling rendah.

"Terdapat 10 kota dengan skor toleransi terendah, yaitu DKI Jakarta, Banda Aceh, Bogor, Cilegon, Depok, Yogyakarta, Banjarmasin, Makassar, Padang, dan Mataram. Yang terendah adalah DKI Jakarta," ujar Wakil Ketua SETARA Institute, Bonar Tigor Naipospos melalui keterangan tertulis, Jumat (17/11/2017).

Bonar mengatakan, jika disandingkan dengan data IKT (indeks kota toleran) tahun 2015, terdapat perubahan komposisi signifikan pada data 10 kota dengan indeks toleransi terendah pada tahun 2017.

"Perubahan sangat signifikan terjadi pada DKI Jakarta. DKI turun dari peringkat 65 menjadi peringkat ke 94 (skor toleransi terendah)," ujarnya.

Baca juga : Pendukung Anies Baswedan Minta UU Penghapusan Diskriminasi Etnis dan Ras Dihapus

Bonar mengatakan, penyebab turunnya peringkat toleransi Jakarta ini salah satunya adalah Pilkada DKI 2017 yang baru saja usai.

"Iya (Pilkada jadi salah satu penyebab). Memang karena ada sejumlah peristiwa yang terjadi pada periode itu menyebabkan indeks kota Jakarta menurun," katanya.

Menurut Bonar, sumber data penelitian ini diperoleh dari dokumen resmi pemerintah kota, Biro Pusat Statistik (BPS), Komnas Perempuan, SETARA Institute, dan referensi media terpilih.

"Data itu berupa RPJMD kota, peraturan daerah/kebijakan kota lainnya, tindakan nyata pemerintah kota dan pernyataan pemerintah yang didapat dari akun resmi pemerintah yang dapat diakses siapa saja," sebutnya.

Baca juga : Sandi Minta Relawannya Rangkul Warga di Basis Pendukung Ahok-Djarot

Berdasarkan hasil kajian tersebut, Setara Institute merekomendasikan kepada Presiden RI untuk menjadi “pilot project” dalam implementasi Pancasila dan UUD NRI 1945 serta memiliki kerangka kerja dan standar kebijakan yang kondusif bagi tumbuh dan terbinanya toleransi.

"Selain itu, kami juga berharap pemerintah kota, hendaknya membina toleransi di wilayahnya dengan memastikan demografi penduduk yang heterogen menjadi arena bagi peaceful co-existence serta mengambil kebijakan-kebijakan berbasis equal treatment serta bertindak aktif dalam menghapus kebijakan-kebijakan diskriminatif yang ada di kotanya," paparnya.

Baca juga : Komnas HAM dan Polri Akan Antisipasi Praktik Diskriminasi pada Pilkada 2017

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisSherly Puspita
EditorAna Shofiana Syatiri
Komentar

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM