Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lulung: Kenapa Tanah Abang Saja? Why, Ombudsman?

Kompas.com - 27/11/2017, 14:08 WIB
Sherly Puspita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana, alias Lulung, menyesalkan tindakan Ombudsman yang membentuk opini terkait oknum Satpol PP yang disebut meminta pungli.

"Itu kan ada alat bukti (video soal pungli), kenapa sih dibentuk opini itu sampai diberitakan. Kenapa tidak ditindak? Laporkan ke polisi kalau itu memang sangat meresahkan," ujar Lulung di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (27/11/2017).

Menurut Lulung, pemberitaan terkait adanya tindak premanisme di Tanah Abang sangat merugikan warga asli Tanah Abang.

"Jangan munculin terus. Kami masyarakat Tanah Abang punya masa depan. Kami punya anak perempuan. Nanti anak perempuan kami dilamar, ah anak Tanah Abang, tuh," ujarnya.

Baca juga : Sandi Sebut Orang yang Ada di Video Ombudsman Menyamar Jadi Satpol PP

Lulung melanjutkan, investigasi terkait ada tidaknya premanisme dan tindak kriminal lainnya seharusnya tak hanya difokuskan di Tanah Abang.

"Ada enggak sih copet, ada enggak sih pungutan. Misalnya di Pasar Senen, Pasar Rebo di Jakarta Utara? Kenapa Tanah Abang saja? Ada apa dengan Tanah Abang? Why, Ombudsman?"

Komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Adrianus Meliala menegaskan investigasi yang pihaknya lakukan terkait aksi pungutan liar (pungli) dan premanisme di Tanah Abang dapat dipertanggungjawabkan.

Baca juga : Ombudsman Sebut Preman Jadi Perantara Oknum Satpol PP dan PKL

"Kami lembaga negara yang bicara atas nama garuda, masak bohong sih," ujar Adrianus saat dihubungi Kompas.com, Senin.

Baca juga : Akui Warga Minta Uang ke PKL, Lulung Tak Mau Sebut Mereka Preman

Adrianus mengatakan, hasil investigasi yang telah dirilis telah melalui prosedur yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ombudnsman pun telah menyerahkan hasil investigasi itu kepada Pemprov DKI untuk dikaji kembali.

Baca juga : Ombudsman Akan Buktikan Ada Preman di Tanah Abang

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lulung Lunggana di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (2/8/2017).KOMPAS.com/NURSITA SARI Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lulung Lunggana di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (2/8/2017).

Kompas TV Kawasan pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, kini kembali semrawut. Sabtu (25/11) siang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Rekam Jejak Chandrika Chika di Dunia Hiburan: Dari Joget 'Papi Chulo' hingga Terjerat Narkoba

Rekam Jejak Chandrika Chika di Dunia Hiburan: Dari Joget "Papi Chulo" hingga Terjerat Narkoba

Megapolitan
Remaja Perempuan Tanpa Identitas Tewas di RSUD Kebayoran Baru, Diduga Dicekoki Narkotika

Remaja Perempuan Tanpa Identitas Tewas di RSUD Kebayoran Baru, Diduga Dicekoki Narkotika

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Buang Puluhan Ton Pepaya | Tante di Tangerang Bunuh Keponakannya

[POPULER JABODETABEK] Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Buang Puluhan Ton Pepaya | Tante di Tangerang Bunuh Keponakannya

Megapolitan
Rute Mikrotrans JAK98 Kampung Rambutan-Munjul

Rute Mikrotrans JAK98 Kampung Rambutan-Munjul

Megapolitan
Bisakah Beli Tiket Masuk Ancol On The Spot?

Bisakah Beli Tiket Masuk Ancol On The Spot?

Megapolitan
Keseharian Galihloss di Mata Tetangga, Kerap Buat Konten untuk Bantu Perekonomian Keluarga

Keseharian Galihloss di Mata Tetangga, Kerap Buat Konten untuk Bantu Perekonomian Keluarga

Megapolitan
Kajari Jaksel Harap Banyak Masyarakat Ikut Lelang Rubicon Mario Dandy

Kajari Jaksel Harap Banyak Masyarakat Ikut Lelang Rubicon Mario Dandy

Megapolitan
Datang Posko Pengaduan Penonaktifkan NIK di Petamburan, Wisit Lapor Anak Bungsunya Tak Terdaftar

Datang Posko Pengaduan Penonaktifkan NIK di Petamburan, Wisit Lapor Anak Bungsunya Tak Terdaftar

Megapolitan
Dibacok Begal, Pelajar SMP di Depok Alami Luka di Punggung

Dibacok Begal, Pelajar SMP di Depok Alami Luka di Punggung

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Kritik Kinerja Pj Gubernur, Heru Budi Disebut Belum Bisa Tanggulangi Banjir dan Macet

Ketua DPRD DKI Kritik Kinerja Pj Gubernur, Heru Budi Disebut Belum Bisa Tanggulangi Banjir dan Macet

Megapolitan
Rampas Ponsel, Begal di Depok Bacok Bocah SMP

Rampas Ponsel, Begal di Depok Bacok Bocah SMP

Megapolitan
“Semoga Prabowo-Gibran Lebih Bagus, Jangan Kayak yang Sudah”

“Semoga Prabowo-Gibran Lebih Bagus, Jangan Kayak yang Sudah”

Megapolitan
Ketua DPRD: Jakarta Globalnya di Mana? Dekat Istana Masih Ada Daerah Kumuh

Ketua DPRD: Jakarta Globalnya di Mana? Dekat Istana Masih Ada Daerah Kumuh

Megapolitan
Gerindra dan PKB Sepakat Berkoalisi di Pilkada Bogor 2024

Gerindra dan PKB Sepakat Berkoalisi di Pilkada Bogor 2024

Megapolitan
Anggaran Kelurahan di DKJ 5 Persen dari APBD, F-PKS: Kualitas Pelayanan Harus Naik

Anggaran Kelurahan di DKJ 5 Persen dari APBD, F-PKS: Kualitas Pelayanan Harus Naik

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com