Sandiaga Akan Temui RS Sumber Waras Bahas Pengembalian Rp 191 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno akan melakukan pertemuan dengan Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) untuk membicarakan kendala pembangunan rumah sakit kanker di Ibu Kota. Selain itu, pertemuan ini juga untuk mengonfirmasi ketidaksediaan YSKW mengembalikan uang kelebihan pembelian lahan Rp 191 miliar.

"Seperti kita ketahui menagih (kepada YSKW) sudah dan sudah dijawab tidak bersedia. Membatalkan (pembelian lahan) itu kan tidak bisa sepihak, membatalkan itu harus kedua belah pihak," ujar Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (29/11/2017).

Sandiaga menilai, pertemuan ini lebih baik dilakukan daripada langsung mengajukan pembatalan pembelian di pengadilan secara sepihak.

"Kami rasa daripada menempuh langsung jalur hukum, kami ingin bertemu dulu dengan pihak yayasan untuk mencari titik temu agar ini (rumah sakit kanker) segera bisa dibangun. Karena ini asetnya sudah dibeli sebelumnya dan mubazir kalau tidak segera dibangun untuk kegunaan masyarakat," kata Sandiaga.

Baca juga : Rencana Pembangunan RS Kanker di Sumber Waras yang Masih Buntu...

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN Kondisi fisik bagian dalam Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat, Senin (18/4/2016). Direktur Utama RS Sumber Waras Abraham Tedjanegara mengatakan, seluruh proses jual beli dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Audit Badan Pemeriksa Keuangan menemukan ketidakwajaran pembelian lahan RS Sumber Waras yang berpotensi merugikan negara sekitar Rp 191 miliar.

Sebelumnya Sandiaga menjelaskan, beberapa langkah yang tengah dan akan diambil terkait rencana pembangunan Rumah Sakit Kanker DKI di lahan yang dibeli dari YKSW.

Baca juga : Penagihan Rp 191 Miliar kepada Yayasan Sumber Waras Rekomendasi BPK

Ia mengatakan, sebagai tindak lanjut dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait kelebihan uang pembelian lahan, ia meminta pihak YKSW untuk mengembilkan uang kelebihan Rp 191 miliar.

Pembangunan RS kanker pertama di DKI Jakarta itu, kata dia, baru dapat dilanjutkan jika posisi hukum lahan tersebut sudah jelas.