Masih Mengganjal, soal TGUPP dan Himpaudi Muncul Lagi di Paripurna

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD DKI Jakarta, William Yani, menginterupsi jalannya sidang paripurna pengesahan APBD DKI 2018. William mengungkapkan kembali masalah-masalah yang masih mengganjal bagi dia.

"Sampai saat ini TGUPP (Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan) masih mengganjal di kami. Walaupun kami setujui di Banggar (Badan Anggaran), kami harap penggunaan dana itu tidak dihabiskan," kata William dalam sidang paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Kamis (30/11/2017).

"Sampai akhir kami enggak dijelaskan kenapa anggota TGUPP harus digaji Rp 24 juta seorang. Kriterianya apa?" tambah William.

Baca juga: DPRD DKI Khawatir TGUPP Jadi Kontraproduktif karena Terlalu Gemuk

Hal yang mengganjal lainnya adalah masalah dana hibah untuk Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) DKI Jakarta karena alamatnya yang tidak jelas. Dia meminta agar Pemprov DKI bisa menjelaskan tugas Himpaudi.

Baca juga: Anies: Kami Baru Mulai Beri Hibah untuk Himpaudi "Diributin"

William juga masih belum mengerti sejumlah program Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno, misalnya soal program DP 0, OK OCE, dan OK OTRIP.

"Sampai Banggar saat terakhir, walaupun kadis berusaha menjelaskan programnya, 50 persen kami mengerti, 50 persen kami enggak mengerti," kata William.

William meminta Anies dan Sandi yang menjelaskan secara gamblang teknis dari program-program itu. Dia belum mendapat bayangan bagaimana program-program itu bisa terlaksana.

"Kenapa saya ungkapkan ini di paripurna? Karena sesuai aturan Banggar kemarin hanya dua hari. Mau tidak mau kami harus terima itu, padahal ganjalan masih banyak," kata William.