Sandi: Kalau Ingin Dapat WTP, Tagih Kerugian Sumber Waras atau Batalkan Transaksinya

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan masalah pembelian lahan RS Sumber Waras harus segera selesai. Jika tidak, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kalau kita ingin mendapatkan predikat WTP, opsinya pertama adalah menagih kerugian pembayaran atas kerugian negara atau kedua membatalkan transaksinya," ujar Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (4/12/2017).

Untuk mengupayakan pengembalian kerugian negara sebesar Rp 191 miliar, Sandiaga akan mengatur pertemuan dengan Yayasan Kesehatan Sumber Waras. Sandiaga berharap pertemuan itu bisa menyelesaikan masalah pembayaran lahan dengan cara kekeluargaan.

Baca juga : Sandiaga Akan Temui RS Sumber Waras Bahas Pengembalian Rp 191 Miliar

KOMPAS/WINDORO ADI Blok Plan RS Jantung dan Kanker (kiri) milik Pemprov DKI, 25 lantai plus 500 unit apartemen, dan RS Pemeliharaan Sel dan Infeksi (kanan) milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

"Kami (ingin) memastikan bahwa Sumber Waras ini segera selesai statusnya, lahannya, selesai status hukumnya, selesai juga status akuntansinya, sehingga kami bisa bukukan dan juga bisa segera dibangun RS," kata Sandiaga.