JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyebut banyak warga mengaku tidak mampu membayar iuran rusunnya. Padahal, berdasarkan laporan yang diterimanya, mereka mampu.
"Memang sudah ada yang sanggup tetapi enggak mau bayar karena melihat saudara-saudara mereka yang mengikuti program, enggak bayar," ujar Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (7/12/2017).
Warga yang tinggal di rusun terbagi menjadi dua. Ada warga yang terkena program relokasi dan ada juga warga tidak mampu yang meminta tinggal di rusun.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberi keringanan dalam melunasi tunggakan rusun kepada warga relokasi. Sandiaga mengatakan, banyak warga umum yang akhirnya ikut-ikut tidak membayar rusun karena melihat warga relokasi di rusun.
Baca juga : Pengelola Rusun Tambora Terima Surat soal Kelanjutan Pangan Murah
Dia pun meminta Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan untuk benar-benar mengawasi motif warga tak mau bayar rusun.
"Jadi kami harus betul-betul pilah pilih," kata Sandiaga.
Baca juga : Pernah Dibantu Jokowi Lunasi Tunggakan Rusun, Begini Nasib Nek Mimi Sekarang
Masalah tunggakan rusun ini sudah ramai sejak kepemimpinan Djarot Saiful Hidayat. Data terakhir pada September 2016, besar tunggakan rusun capai Rp 26 miliar. Ketika itu, Djarot mempersilakan warga yang tidak mau melunasi tunggakan untuk keluar dari rusun.
"Kalau mereka sudah lama di situ dan tidak ada niat untuk melunasi kewajibannya, ya sudah keluar saja," ujar Djarot, saat itu.
Baca juga : Kadis Perumahan: Tunggakan Rusun Naik Lagi Nih, Jadi Rp 33 Miliar