Merujuk ke Pengalaman Ayah, Sandi Bilang LPJ Bikin RT/RW Kerepotan - Kompas.com

Merujuk ke Pengalaman Ayah, Sandi Bilang LPJ Bikin RT/RW Kerepotan

Jessi Carina
Kompas.com - 07/12/2017, 11:48 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (7/12/2017). KOMPAS.com/JESSI CARINA Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (7/12/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berdiskusi dengan ayahnya soal kesulitan pembuatan laporan pertanggungjawaban ( LPJ) dana operasional RT dan RW. Sandi sebelumnya mengatakan ayahnya pernah menjadi pengurus RT di lingkungannya selama bertahun-tahun.

"Saya baru cek juga sama ayah saya waktu dulu buat laporan itu apa sih yang dikeluhkan. Mereka ternyata enggak ada masalah, hanya formatnya yang diminta lurah dengan melampirkan kuitansi, bon, dan lainnya membuat sebuah kerepotan yang luar biasa bagi RT," ujar Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (7/12/2017).

Kerepotan mengurus LPJ menyita waktu pengurus RT dan RW dalam melayani warga.

Sandiaga mengatakan, saat ini format LPJ untuk RT dan RW masih dibahas Biro Tata Pemerintahan. Dia belum bisa memastikan apakah LPJ hanya disederhanakan atau dihilangkan sama sekali. Apapun skemanya nanti, kata Sandiaga, Pemprov DKI tetap menjaga transparansi penggunaan anggaran.

"Ini ada dorongan untuk disederhanakan tapi masih mengikuti kaidah-kaidah transparansi. Jadi apakah mungkin laporannya dibuat sederhana sekali pengeluarannya, bukti pengeluarannya itu tidak perlu dilampirkan kuitansi dan itu yang jadi salah satu masukan dari teman RT/RW," ujar Sandiaga.

Baca juga : Rencana Anies Hapus LPJ Dana Operasional RT/RW Dibatalkan Kemendagri?

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya mengatakan, penghapusan laporan pertanggungjawaban dana operasional bagi RT/RW masih sebatas perencanaan dan pengkajian. Menurut Anies, kebijakan itu belum tentu dilaksanakan.

"Itu sebenarnya masih dalam proses penggarapan ya. Tapi sudah ramai duluan. Belum, belum (diputuskan)," ujar Anies.

Anies menegaskan, Pemprov DKI Jakarta menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dalam tata kelola keuangan. Karena itu, pihaknya harus memastikan setiap peser uang negara yang dikeluarkan tercatat dengan baik dan memiliki pertanggungjawaban yang baik pula.

PenulisJessi Carina
EditorEgidius Patnistik
Komentar

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM