LPJ Dana Operasional Tetap Ada, Pemprov DKI Hanya Hapus KPI RT/RW dan Pelaporan Kuitansi - Kompas.com

LPJ Dana Operasional Tetap Ada, Pemprov DKI Hanya Hapus KPI RT/RW dan Pelaporan Kuitansi

Kompas.com - 07/12/2017, 15:51 WIB
Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta Premi Lasari di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (7/12/2017).KOMPAS.com/NURSITA SARI Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta Premi Lasari di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (7/12/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta Premi Lasari mengatakan, laporan pertanggungjawaban dana operasional RT/RW akan tetap ada pada 2018.

Namun, Pemprov DKI Jakarta menghapus key performance indicator (KPI) yang harus diisi ketua RT/RW dalam LPJ tersebut.

KPI RT/RW tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1197 Tahun 2017 tentang Pemberian Uang Tugas dan Fungsi RT/RW yang ditandatangani mantan Gubernur Djarot Saiful Hidayat.

Salah satu KPI itu, yakni pembinaan kemasyarakatan yang mengharuskan RT/RW menghadiri sejumlah undangan, mengunjungi warga yang sakit atau meninggal, dan lainnya. Hal itu tidak bisa selalu dipenuhi RT/RW apabila tidak ada kejadian.

Baca juga: Merujuk ke Pengalaman Ayah, Sandi Bilang LPJ Bikin RT/RW Kerepotan

Selain KPI, ada beberapa format yang juga harus diisi RT/RW. Gubernur DKI Anies Baswedan akan menghapus ketentuan KPI dan banyaknya format itu dalam SK yang akan ditekennya.

"Jadi ini yang bikin berat itu, ada KPI-nya, kemudian ada formatnya cukup banyak. Ada format A1, A2, B1, B2, C, D, banyak enggak? Ribet enggak? Jadinya disederhanakan," ujar Premi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (7/12/2017).

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga tidak akan mewajibkan RT/RW untuk melaporkan kuitansi setiap transaksi yang dilakukan untuk menunjang operasional RT/RW. Alasannya, tidak semua transaksi itu memiliki kuitansi.

Baca juga: Anies Mau Hapus LPJ Operasional RT/RW, Sekda DKI Cek Aturannya

Lagipula, kata Premi, pelaporan kuitansi juga sebenarnya tidak diwajibkan dalam SK yang diteken Djarot saat masih menjabat sebagai gubernur.

"Lurah itu pada minta kuitansi, padahal, kan, enggak pernah di dalam (SK) itu, jadi ada mis nih. Sebenarnya enggak (wajib), cuma lurah itu kadang-kadang inisiatif karena takut pemeriksaan, dia minta kuitansi," kata dia.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies dan Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno menyederhanakan mekanisme LPJ tersebut. Tujuannya yakni untuk memudahkan RT/RW.

"Artinya, kami menyempurnakan pelaporanlah, menyederhanakan," ucap Premi.

Kompas TV APBD DKI Jakarta 2018 sudah disahkan. Namun, banyak catatan yang disampaikan anggota DPRD DKI Jakarta.


EditorDian Maharani
Komentar

Terkini Lainnya

Alasan Penggalangan Dana Kampanye Ridwan Kamil Diadakan di Jakarta

Alasan Penggalangan Dana Kampanye Ridwan Kamil Diadakan di Jakarta

Megapolitan
Andro Si K9 Milik Bea Cukai Kelelahan Mengendus Kapal  Win Long BH 2998

Andro Si K9 Milik Bea Cukai Kelelahan Mengendus Kapal Win Long BH 2998

Regional
Diduga Terima Suap dari Calon Bupati, Ketua Panwaslu dan Anggota KPU Ditangkap

Diduga Terima Suap dari Calon Bupati, Ketua Panwaslu dan Anggota KPU Ditangkap

Regional
'Megawati Rombak Tradisi Ketum Partai Otomatis Capres'

"Megawati Rombak Tradisi Ketum Partai Otomatis Capres"

Nasional
India Wacanakan Layanan Bedah Plastik Gratis bagi Warga Miskin

India Wacanakan Layanan Bedah Plastik Gratis bagi Warga Miskin

Internasional
Indonesia Mini di 'Kampus Toleransi' Salatiga

Indonesia Mini di "Kampus Toleransi" Salatiga

Regional
Buka Festival Shalawat, Jokowi Ajak Umat Jaga Kedamaian di Tahun Politik

Buka Festival Shalawat, Jokowi Ajak Umat Jaga Kedamaian di Tahun Politik

Regional
Berdagang di Atas Trotoar Tanah Abang, PKL Kesal Ditertibkan Satpol PP

Berdagang di Atas Trotoar Tanah Abang, PKL Kesal Ditertibkan Satpol PP

Megapolitan
Lebih dari 1.000 Perempuan ISIS Berpotensi Kembali ke Eropa

Lebih dari 1.000 Perempuan ISIS Berpotensi Kembali ke Eropa

Internasional
Pengendara Moge yang Terobos Pintu Tol Diduga Idap Skizofrenia

Pengendara Moge yang Terobos Pintu Tol Diduga Idap Skizofrenia

Regional
Gelar 'Gala Dinner' di Kemayoran, Ridwan Kamil Kumpulkan Rp 1,2 Miliar

Gelar "Gala Dinner" di Kemayoran, Ridwan Kamil Kumpulkan Rp 1,2 Miliar

Megapolitan
Aparat Gabungan Belum Temukan Bukti Narkotika di Kapal Win Long BH 2988

Aparat Gabungan Belum Temukan Bukti Narkotika di Kapal Win Long BH 2988

Regional
Penyebar Ujaran Kebencian Antar-suku di Medsos Ditangkap Bersama Ponsel dan SIM Card

Penyebar Ujaran Kebencian Antar-suku di Medsos Ditangkap Bersama Ponsel dan SIM Card

Regional
Kapolri Perintahkan Jajarannya untuk Silaturahmi dengan Persatuan Islam.

Kapolri Perintahkan Jajarannya untuk Silaturahmi dengan Persatuan Islam.

Regional
Mabes Polri Kirim Helikopter untuk Pengamanan Pilkada Sulawesi Selatan

Mabes Polri Kirim Helikopter untuk Pengamanan Pilkada Sulawesi Selatan

Regional

Close Ads X