DKI Akan Keluarkan Surat Teguran untuk Penghuni Rusun yang "Bandel" - Kompas.com

DKI Akan Keluarkan Surat Teguran untuk Penghuni Rusun yang "Bandel"

Setyo Adi Nugroho
Kompas.com - 08/12/2017, 14:44 WIB
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (30/11/2017). KOMPAS.com/JESSI CARINA Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (30/11/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta Agustino Dharmawan akan mengidentifikasi para penghuni yang membandel alias mampu, tetapi tak mau membayar sewa rusun. Dia bakal mengenakan sanksi kepada penghuni tersebut.

"Itu gampang, saya tantang saja. Kamu mampu nih, kalau tidak bayar (sewa rusun) juga saya kenakan aturan. Kalau (penghuni) digituin pasti bayar (sewa rusun)," ucap Agustino saat dihubungi Jumat (8/12/2017).

Aturan yang dimaksud Agustino adalah surat teguran sampai peringatan sebelum penghuni dikeluarkan dari rusun. Sesuai aturan, ada beberapa langkah yaitu teguran 1, 2, surat peringatan 1, 2, dan dikeluarkan dari rusun.

Agustino mengatakan, selama ini pihak rusun telah melakukan survei dan identifikasi penghuni mana saja yang tergolong mampu. Setelah itu, kata Agustino, para penghuni tersebut sadar dan menjalankan kewajiban mereka.

Baca juga : Atasi Tunggakan Rusun, Kadis Perumahan DKI Usul Dilakukan Pemutihan

"Saya bilang, masa ini (penghuni) sudah lama dilewati (sewa rusun). Ketahuannya juga ketika sudah mau dikeluarkan, dia baru mau membayar (sewa rusun)," ucap Agustino.

Tunggakan sewa penghuni rusun diketahui lebih dari Rp 30 miliar. Jumlah ini tersebar di 23 lokasi rusun yang ada di DKI Jakarta.

Baca juga : Warga Tak Mampu Bayar, DKI Kesulitan Tagih Tunggakan Sewa Rusun

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meminta Agustino mengidentifikasi warga yang benar-benar tidak mampu membayar rusun. Sebab ada laporan banyak warga yang tidak mau membayar rusun, karena ikut-ikutan warga lainnya. Padahal warga tersebut mampu membayar.

Ini dilakukan setelah laporan keuangan memperlihatkan tunggakan yang ada salah satunya di sektor rusun. Di sisi lain, Sandiaga berharap laporan keuangan Pemprov DKI mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari  Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2017.

PenulisSetyo Adi Nugroho
EditorKurnia Sari Aziza
Komentar

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM