Menkes Wanti-wanti Warga Tak Ciptakan Vaksin Difteri Palsu

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Nila F Moeloek berharap tak ada oknum masyarakat yang memalsukan vaksin difteri untuk mendapatkan keuntungan. Hal tersebut disampikan Nila, berkaca dari kasus penyebaran vaksin palsu di sejumlah daerah yaitu Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

Data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan, 1.500 anak menggunakan vaksin palsu hingga 23 Agustus 2016.

"Jangan timbul vaksin-vaksin palsu. Ini merupakan peluang, dan ada (masyarakat) yang terlalu kreatif dan itu tidak baik," ujar Nila saat pencanangan kegiatan imunisasi difteri di SMAN 33, Cengkareng, Jakarta Barat, Senin (11/12/2017).

Nila mengatakan, pemalsuan vaksin akan sangat berbahaya, mengingat difteri bisa menyebabkan kematian pada penderitanya.

Baca juga : Anies Sebut DKI Kurang Rp 70 Miliar untuk Vaksin Difteri, Kemenkes RI yang Tanggung

Untuk itu, vaksin haruslah benar-benar berstandar nasional serta diakui oleh Kemenkes.

Adapun vaksin difteri yang diberikan Kemenkes secara gratis merupakan produk Bio Farma. Masyarakat dengan anak yang belum diimunisasi atau orang dewasa yang semasa kecil belum diimunisasi bisa mendatangi sejumlah rumah sakit dan puskesmas di wilayahnya.

Pemberian vaksin palsu dapat membahayakan sistem imun hingga jiwa seorang anak.

"Memang belum ada kasusnya, tetapi harus diingatkan," ujar Nila.

Baca juga : 700.000 Anak dan Orang Dewasa di Jakarta Barat Dapat Imunisasi Difteri

Berdasarkan data Kemenkes hingga November 2017, ada 95 kabupaten dan kota dari 20 provinsi yang melaporkan kasus difteri. Terdapat 622 kasus, dan 32 di antaranya meninggal dunia. Semakin meluasnya wabah difteri membuat Kemenkes akhirnya menetapkan status kejadian luar biasa (KLB).

Difteri disebabkan oleh infeksi bakteri corynebacterium diphtheriae dan biasanya mempengaruhi selaput lendir hidung dan tenggorokan. Difteri menyebabkan sakit tenggorokan, demam, kelenjar getah bening membengkak, dan lemas.