Anies-Sandi Minta BUMD DKI Tak Merugi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumpulkan para direksi BUMD di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (21/12/2017).

Kepada para direksi itu, Anies meminta agar mereka meningkatkan kinerja sehingga mampu menyumbangkan kontribusi besar bagi pembangunan di Jakarta.

"BUMD harus punya kontribusi lain ke Jakarta, karena kalau hitungan ini saja enggak ngejar nih," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (21/12/2017).

Anies menyampaikan, estimasi deviden tahun 2017 dari 13 BUMD DKI Jakarta sebesar Rp 466 miliar. Deviden ini diproyeksikan meningkat pada 2022 menjadi Rp 1,17 triliun.

Meski meningkat, Anies menilai peningkatannya tak sebanding dengan peningkatan APBD 2022 sebesar Rp 120 triliun.

"Itu satu persen dari APBD kita. Jadi bila dibandingkan dengan perhitungan, ini kecil," ujarnya.

Baca juga : Sandiaga: Anggaran Membengkak Banget Itu karena PMD BUMD

Anies meminta kepada BUMD yang tergolong tinggi misi korporasinya tetapi tak terlalu tinggi perannya dalam percepatan pembangunan untuk bekerja keras mengejar ketertinggalan.

Ia mencontohkan proyeksi Bank DKI yang masih tertinggal jauh dari Bank Jabar dalam kepemilikan aset dan laba bersih.

"BUMD DKI jangan malah mengekor, tapi harus naik kelas jadi national champion bagi BMD se-Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyampaikan keinginannya agar jangan ada BUMD yang merugi meski misi utamanya adalah pelayanan publik.

"Benci saya kalau ada perusahan rugi. Saya enggak usah sebutin mana yang rugi. Namanya juga korporasi ya harus untung," ujar Sandiaga.

Ia meminta para direksi BUMD ini untuk menyampaikan ide-ide inovasi badan usahanya masing-masing.

Baca juga : Sandi: 5 BUMD DKI Tak Keberatan Tak Diberi Penyertaan Modal

Sandi juga meminta para direksi BUMD menyampaikan kepadanya jika memerlukan bantuan modal, subsidi, atau dukungan lainnya.

Ia memastikan, BUMD yang menjadi kepanjangan tangan Pemprov dalam pelayanan publik itu tetap akan dipenuhi kebutuhannya.

"Kalau infrastruktur ya cari uang sendiri. PSO (public service obligation), bagaimana subsidi sesuai dengan misi pemerintah berpihak pada yang termarjinalkan," kata Sandiaga.