Warga Tanah Abang Pertanyakan Kebijakan Penutupan Jalan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebagian warga di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat merasa terganggu dengan penutupan Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak Jumat (22/12/2017).

Ketua RW 001 Kelurahan Kampung Bali, Tanah Abang, Budiharjo mengatakan, penutupan jalan tersebut membuat akses keluar masuk warga kini tak bisa dilewati.

Budiharjo mengaku Pemprov DKI tidak melibatkan warga sebelum memutuskan kebijakan tersebut. Ada enam RW yang terdampak akibat penutupan Jalan Jatibaru, yaitu RW 001 hingga RW 006.

"Gubernur mendapatkan masukan yang salah. Di sini ada enam RW dan semuanya terganggu. Kami mau keluar masuk enggak bisa," ujar Budiharjo saat ditemui di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat.

(Baca juga: Sejumlah PKL Tanah Abang Ngotot Berdagang di Trotoar walau Ditertibkan)

Budiharjo merasa aneh dengan kebijakan yang diambil Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur  Sandiaga Uno.

Semestinya, kata Budiharjo, jika ingin menata Tanah Abang jangan sampai menabrak aturan dengan menutup jalan yang dalam aturan sebelumnya diperuntukkan untuk jalur lalu lintas.

MAULANA MAHARDHIKA Suasana di Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta, Jumat (22/12/2017). Sehubung keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, ruas jalan di depan stasiun ditutup untuk kendaraan bermotor pada pukul 08.00-18.00 WIB.

Budiharjo membandingkan kebijakan era Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang tegas terhadap pedagang kaki lima. Bersama warga lainnya, dia pun berencana melakukan dialog dengan Anies-Sandiaga ke Balai Kota.

"Tapi kalau Beliau tidak mendengarkan, kami siap menggeruduk Balai Kota," ujar Budiharjo.

(Baca juga: Sandi: Jalan di Tanah Abang Tak Ditutup, tetapi Direkayasa Lalu Lintas)

Pemprov DKI Jakarta melakukan penataan kawasan Pasar Tanah Abang dengan menutup Jalan Jatibaru Raya di depan Stasiun Tanah Abang. Jalan sepanjang 400 meter itu ditutup agar pedagang kaki lima bisa berjualan di area tersebut.

Pemprov DKI juga menyediakan 372 tenda yang bisa didapatkan secara gratis tanpa pungutan retribusi. Penataan itu telah dimulai sejak Jumat kemarin dan akan berlaku setiap hari mulai pukul 08.00 WIB hingga 18.00 WIB.