Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK DKI Jakarta, Efektifkah?

Kompas.com - 04/01/2018, 09:44 WIB
Nibras Nada Nailufar

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan pembentukan Komite Pencegahan Korupsi (KPK) DKI Jakarta atau disebut juga Komite PK sebagai bagian dari Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di bawah kendalinya.

Jika dilihat dari tujuannya yang mencegah dan menelusuri korupsi, setiap birokrasi, tidak hanya Pemprov DKI, sebenarnya sudah punya inspektorat yang bertugas mengawasi, menelusuri, hingga memberi sanksi atas berbagai pelanggaran.

Lalu, apakah dengan dibentuknya KPK DKI Jakarta upaya pencegahan korupsi semakin efektif?

"Bahwa sudah ada yang namanya inspektorat di semua birokrasi, tentu ini mencerminkan kegagalan inspektorat di mana pun di Indonesia," kata Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo ketika dihubungi, Rabu (3/1/2018).

Baca juga: Orang-orang Pilihan Anies-Sandi untuk KPK DKI Jakarta

Kemandulan inspektorat selama ini, kata Adnan, bisa jadi karena inspektorat justru merupakan bagian dari korupsi itu sendiri yang tutup mata atau bahkan melindungi instansi dan pimpinannya yang korup. Kendati demikian, Adnan menilai, dengan adanya KPK DKI Jakarta, bukan berarti inspektorat semakin sedikit beban kerjanya.

"Komite PK seharusnya nanti bukan menjadi saingan, tetapi harus mengarahkan dan berkoordinasi dengan inspektorat dan lembaga lain untuk upaya-upaya antikorupsi," ujar Adnan.

Masih terkait efektivitasnya, Adnan menyebut, KPK DKI perlu merumuskan target dan kinerja yang terukur. Pencapaian itu nantinya akan jadi dasar penilaian publik terhadap efektivitasnya.

Adnan mengusulkan lima hal yang seharusnya menjadi pekerjaan rumah KPK DKI itu.

"Pertama, reformasi birokrasi. Bagaimana kelanjutannya, apakah ada hal baru yang ditawarkan dari yang sudah dikerjakan gubernur sebelumnya karena bagaimanapun mesinnya di situ," ujar Adnan.

Kedua, KPK DKI diminta memperhatikan e-budgeting. Adnan mengatakan, pelaksanaan e-budgeting yang transparan sudah dilakukan sejak era pemerintahan sebelumnya.

Tugas KPK DKI adalah memastikan warga aktif terlibat dalam perencanaan dan agenda pembangunan DKI. Apalagi, DKI sebagai ibu kota sedang gencar-gencarnya membangun.

Selain itu, ia menilai, KPK DKI juga harus memperhatikan pendapatan daerah. Ia mengatakan, adanya kebocoran pendapatan disebabkan permainan antara Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI dengan wajib pajak.

Ia mengimbau KPK DKI juga mengawasi perizinan. Adnan mencontohkan reklamasi Teluk Jakarta yang hingga kini masih dipertanyakan prosesnya.

"Reklamasi itu kan juga jadi wewenang Pemprov yang debatable, yang dulu diskresi kepala daerahnya sangat besar. Itu yang perlu diantisipasi," kata Adnan.

Terakhir, Adnan menyebut kemungkinan kolusi di tubuh Pemprov DKI yang baru berganti kepemimpinan. Akses bekas tim pemenangan terhadap sumber daya di Pemprov DKI juga perlu diperhatikan.

Adnan menyebut tugas-tugas itu nantinya tergantung seberapa luas kewenangan dan akses yang diberikan Gubernur kepada KPK DKI. Terkait anggaran daerah yang cukup besar bagi mereka, Adnan menilai, ini harus dibarengi dengan kerja keras KPK DKI.

"Kalau memang nanti dalam kerjanya bisa menyelamatkan triliunan uang daerah, tentu gaji puluhan juta menjadi kecil artinya," ujarnya.

Baca juga: Ketua TGUPP Digaji Rp 51,5 Juta Per Bulan dan Dapat Mobil Dinas

Soal komposisi orang, Adnan mengatakan, orang-orang itu punya kecakapan yang sudah teruji. KPK DKI diketuai mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto. Anggotanya, aktivis LSM HAM Nursyahbani Katjasungkana, mantan Wakapolri Komjen Oegroseno, peneliti ahli tata pemerintahan Tatak Ujiyati, dan mantan Ketua TGUPP pada pemerintahan sebelumnya Muhammad Yusuf.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Pernah Tolak Laporan Pelecehan yang Diduga Dilakukan Eks Ketua DPD PSI Jakbar Saat Masa Kampanye

Polisi Pernah Tolak Laporan Pelecehan yang Diduga Dilakukan Eks Ketua DPD PSI Jakbar Saat Masa Kampanye

Megapolitan
Sopir Truk Biang Kerok Kecelakaan Beruntun di GT Halim Utama Ternyata Masih di Bawah Umur

Sopir Truk Biang Kerok Kecelakaan Beruntun di GT Halim Utama Ternyata Masih di Bawah Umur

Megapolitan
Senangnya Alif Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang, Bisa Lihat 'Sunset'

Senangnya Alif Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang, Bisa Lihat "Sunset"

Megapolitan
Tersangka Kecelakaan Beruntun di GT Halim Temperamental, Polisi Minta Bantuan KPAI dan Psikolog

Tersangka Kecelakaan Beruntun di GT Halim Temperamental, Polisi Minta Bantuan KPAI dan Psikolog

Megapolitan
Keluarga Pelaku Penyebab Kecelakaan Beruntun di GT Halim Utama Telah Dihubungi Polisi untuk Pendampingan

Keluarga Pelaku Penyebab Kecelakaan Beruntun di GT Halim Utama Telah Dihubungi Polisi untuk Pendampingan

Megapolitan
Dibawa Kabur dari Setiabudi, Mobil Patroli Polisi Ditemukan di Kemayoran

Dibawa Kabur dari Setiabudi, Mobil Patroli Polisi Ditemukan di Kemayoran

Megapolitan
Menilik Padi Apung Waduk Elok Cakung, Solusi untuk Sawah Kebanjiran

Menilik Padi Apung Waduk Elok Cakung, Solusi untuk Sawah Kebanjiran

Megapolitan
Sopirnya di Bawah Umur, Pemilik Truk Penyebab Kecelakaan Beruntun di GT Halim Utama Bakal Diperiksa Polisi

Sopirnya di Bawah Umur, Pemilik Truk Penyebab Kecelakaan Beruntun di GT Halim Utama Bakal Diperiksa Polisi

Megapolitan
Polisi Belum Tahan Sopir Truk Penyebab Kecelakaan Beruntun di GT Halim Utama

Polisi Belum Tahan Sopir Truk Penyebab Kecelakaan Beruntun di GT Halim Utama

Megapolitan
Mobil Patroli Polisi di Jakarta Selatan Dibawa Kabur Jambret yang Sedang Diamankan

Mobil Patroli Polisi di Jakarta Selatan Dibawa Kabur Jambret yang Sedang Diamankan

Megapolitan
Polisi Masih Dalami Motif Oknum Sopir Grab Culik dan Peras Penumpang

Polisi Masih Dalami Motif Oknum Sopir Grab Culik dan Peras Penumpang

Megapolitan
Momen Peserta Sanlat Ekspresi Baznas Diminta “Push Up” Karena Ketiduran saat Ada Seminar

Momen Peserta Sanlat Ekspresi Baznas Diminta “Push Up” Karena Ketiduran saat Ada Seminar

Megapolitan
Polisi Amankan 1 Mobil sebagai Barang Bukti Kasus Pemerasan yang Dilakukan Sopir Grab

Polisi Amankan 1 Mobil sebagai Barang Bukti Kasus Pemerasan yang Dilakukan Sopir Grab

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di Tangerang Hari Ini, 29 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di Tangerang Hari Ini, 29 Maret 2024

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di Depok Hari Ini, Jumat 29 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di Depok Hari Ini, Jumat 29 Maret 2024

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com