Sandiaga Sebut DKI Tetap Akan Bangun RS Kanker

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengisyaratkan pembatalan pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Meski demikian, Sandiaga mengatakan, Pemprov DKI masih bertekad membangun rumah sakit khusus jantung dan kanker.

"Saya lebih mendorong ke KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha) karena memang Sumber Waras yang sebelumnya juga konsepnya adalah KPBU," ujar Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (8/1/2018).

Terkait lahannya, Pemprov DKI masih mencari lahan lain yang bisa digunakan. Ia ingin lahan yang dipakai adalah lahan milik Pemprov DKI yang sudah tersedia. Dengan demikian, Pemprov DKI tidak perlu membelinya lagi. Cara lain yang mungkin ditempuh adalah bekerja sama dengan pihak swasta.

"Kami juga ingin kerja sama dengan swasta atau swasta yang miliki lahan. Jadi, Pemprov DKI bisa kerja sama dalam suatu konsep kemitraan untuk menghadirkan RS yang banyak sekali ditunggu masyarakat," katanya.

Baca juga: Upaya Sandiaga Bereskan Peliknya Masalah Sumber Waras

KOMPAS/WINDORO ADI Blok Plan RS Jantung dan Kanker (kiri) milik Pemprov DKI, 25 lantai plus 500 unit apartemen, dan RS Pemeliharaan Sel dan Infeksi (kanan) milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

Menurut rencana, di atas lahan tersebut akan dibangun rumah sakit kanker pertama milik DKI. Pembelian itu dinilai bermasalah oleh BPK karena Pemprov DKI membayar terlalu mahal hingga merugikan kerugian negara sebesar Rp 191 miliar.

Ada dua cara untuk menyelesaikan masalah ini dan membuatnya tidak menjadi temuan lagi. Pertama, mengembalikan kerugian negara atau membatalkannya. Sandiaga mengatakan, pihaknya sudah berupaya meminta yayasan mengembalikan kerugian itu.

Baca juga: Sandi: Pak Bambang sedang Telaah Kasus Lahan Sumber Waras

Setelah bertemu dengan pihak yayasan, kata Sandiaga, mereka merasa tidak berkewajiban mengembalikan kerugian negara itu. Dengan demikian, cara terakhir adalah membatalkan pembelian melalui persidangan.

Sandiaga mengatakan, pembatalan itu sedang diproses Biro Hukum DKI Jakarta. Biro Hukum juga berkoordinasi dengan Komite Pencegahan Korupsi DKI Jakarta.