Dugaan Korupsi Proyek Reklamasi, Kadis Cipta Karya DKI Diperiksa Polisi - Kompas.com

Dugaan Korupsi Proyek Reklamasi, Kadis Cipta Karya DKI Diperiksa Polisi

Akhdi Martin Pratama
Kompas.com - 09/01/2018, 15:48 WIB
Kepala Dinas Cipta Karya, Penataan Kota, dan Pertanahan DKI Jakarta Benny Agus Chandra dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati seusai workshop terkait reklamasi di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (21/12/2017).KOMPAS.com/NURSITA SARI Kepala Dinas Cipta Karya, Penataan Kota, dan Pertanahan DKI Jakarta Benny Agus Chandra dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati seusai workshop terkait reklamasi di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (21/12/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya terus memeriksa saksi-saksi terkait kasus dugaan korupsi di proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Selasa (9/1/2018) ini, giliran Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Pemprov DKI Jakarta, Benni Agus Candra, yang diperiksa polisi.

"(Benni kami periksa) untuk menggali berkaitan peraturan-peraturan reklamasi. Hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan pulau reklamasi tersebut," ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Adi Deriyan di Mapolda Metro Jaya.

Adi mengatakan, sejauh ini pihaknya baru mengambil keterangan dari Pihak Pemprov DKI Jakarta. Belum ada dari pihak pengembang yang diperiksa.

Baca juga : Soal Reklamasi, Sandiaga Sebut Sudah Dapat Masukan dari Akademisi hingga Pelaku Usaha

"Belum ada. Kita baru mengambil dari keterangan Pemda. Kalau teman-teman ketahui reklamasi ini kan dibangun dari 1995 keputusannya itu, dari 1995 sampai sekarang ada beberapa aturan-aturan yang muncul berkaitan dengan itu," ucap dia.

Selain Benni, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemprov DKI Jakarta, Edy Junaedi akan diperiksa pada Kamis (11/1/2018) besok.

Baca juga : Gelar Lokakarya, DKI Jaring Masukan soal Reklamasi

Polisi menduga ada korupsi dalam penetapan NJOP Pulau C dan D. NJOP Pulau C dan D hanya Rp 3,1 juta per meter persegi karena kedua pulau tersebut masih berupa lahan kosong.

Penetapan NJOP itu dilakukan berdasarkan penilaian independen yang dilakukan Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Baca juga : Saat Anies Perlihatkan Raperda Reklamasi yang Dia Tarik dari DPRD

Setelah penentuan NJOP pertama, NJOP tahun-tahun berikutnya barulah ditetapkan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta karena sudah terbentuk harga pasar.

Kompas TV Pro kontra proyek reklamasi terus berlanjut, Sudirman Said menyebut adanya Peraturan Gubernur soal reklamasi saat Jakarta dipimpin Joko Widodo.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisAkhdi Martin Pratama
EditorAna Shofiana Syatiri
Komentar

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM