Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sandiaga: Banyak Kebutuhan Penerima KJP yang Harus Dibayarkan Tunai

Kompas.com - 15/01/2018, 12:30 WIB
Nursita Sari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, masih banyak kebutuhan yang harus dibayar tunai oleh warga. Oleh karena itu, penerima program bisa mencairkan sebagian dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) mulai tahun ini.

"Kami temui di bawah, di lapangan itu ada kesulitan di mana KJP-KJP itu tidak bisa memberikan manfaat yang tepat bagi penerimanya karena banyak sekali kebutuhan mereka yang harus dibayarkan tunai," ujar Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (15/1/2018).

Berbeda dengan penggunaan non-tunai atau cashless di lingkungan Pemprov DKI, Sandiaga menyebut masyarakat belum siap menerapkan sistem non-tunai sepenuhnya.

"Jadi, di bawahnya ini belum siap. Kami lagi mencari bagaimana solusinya atas masalah tersebut. Kalau kami di Pemprov sendiri, di lingkungan kami sudah cashless. Jadi, memang akan makan waktu untuk seluruh masyarakat kita mencapai status cashless," kata Sandiaga.

Baca juga : Mulai Tahun Ini, Penerima KJP Bisa Cairkan Ongkos Transportasi

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sopan Adrianto sebelumnya mengatakan, penerima KJP nantinya bisa mencairkan ongkos transportasi dari kartu yang mereka miliki. Pencairan ongkos transportasi itu merupakan bagian dari perubahan KJP menjadi KJP Plus.

"Semua itu tidak non-tunai, tetapi ada yang tunai, yaitu berupa ongkos transportasi peserta didik untuk naik angkot, itu misalkan boleh," ujar Sopan.

Baca juga : Khusus Tahun Baru, Pemegang KJP Tidak Gratis Masuk Ancol

Sopan menjelaskan, uang yang bisa dicairkan hanyalah untuk biaya transportasi. Sementara untuk kebutuhan lain, seperti membeli alat keperluan sekolah dan kebutuhan pokok, tetap harus non-tunai.

Baca juga : Ternyata, Orangtua Siswa Pemegang KJP Juga Gratis Masuk Ancol

Kompas TV Program tidak berlaku setiap hari tetapi satu hari dalam satu bulan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Heru Budi Betolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Heru Budi Betolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Megapolitan
Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Megapolitan
Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Megapolitan
Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com