Wakil Ketua DPRD DKI Minta Pemprov Segera Bereskan soal Aset

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik dan Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Santoso meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera membereskan persoalan aset yang dimiliki.

Mereka telah menyampaikan permintaan tersebut dalam coffee morning bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno beserta jajarannya, Rabu (17/1/2018) pagi ini. Menurut Taufik, banyak hal dibicarakan dalam coffee morning tersebut.

"Pak Santoso misalnya ngomongin soal aset. Aset Pemda itu segera diberesin dong gitu ya," ujar Taufik seusai coffee morning di Balai Kota DKI Jakarta.

Santoso menyampaikan, persoalan aset menjadi salah satu alasan Pemprov DKI Jakarta tidak mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama empat kali berturut-turut.

Baca juga : Pontang-panting Catat Aset, Sandiaga Akan Tambah Pegawai di BPAD DKI

Menurut Santoso, banyak aset Pemprov DKI yang tidak terdata.

"Di DKI ini aset-aset tuh ada barang, ada surat. Tapi yang terjadi, ada barangnya, suratnya enggak ada; ada suratnya, barangnya tidak ada; ada barangnya, tapi dimanfaatkan oleh orang lain," kata Santoso dalam kesempatan yang sama.

Santoso menyebut, Komisi C DPRD DKI akan membantu Pemprov DKI untuk mengurai satu per satu persoalan aset di DKI. Dia mengapresiasi langkah Sandiaga untuk menyelesaikan persoalan aset dengan menggelar rapat road to WTP setiap pekan.

Sementara itu, Sandiaga mengaku mendapat masukan soal aset dari DPRD DKI Jakarta dalam coffee morning pagi ini.

Baca juga : Sandi Sebut 6 Dinas Ini Malas Laporkan Aset

"Masukan Pak Santoso langsung menukik isu-isu yang ada di masyarakat. Pak Taufik juga bicara masalah aset-aset yang bisa di-pin point gitu," kata Sandiaga.

Menurut Sandiaga, Taufik memberikan masukan-masukan adanya aset milik DKI yang tidak dikuasai pemerintah. Namun, Sandiaga tidak menjelaskan detail aset yang dimaksudnya.

"(Masukan Taufik) itu langsung bisa kami tindak lanjuti. Aset yang ada di kami ini kan ada juga daftarnya di DPRD. Itu harus sinkron," ucapnya.