Walkot Jaksel Sebut Aset DKI Dicaplok karena Tak Ada Anggaran Pengamanan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi mengatakan, pada 2018 ini, jajarannya gencar menginventarisasi aset Pemprov DKI Jakarta yang berada di Jakarta Selatan.

Menurut Tri, selama ini aset yang dicaplok maupun dimanfaatkan oknum-oknum tertentu karena tak adanya anggaran pengamanan.

"Aset DKI paling banyak di Jaksel. Kita tahu Suku Badan Pengelolaan Aset enggak punya anggaran untuk pengamanan. Baru tahun ini kota anggarkan," ujar Tri di kantornya, Rabu (17/1/2018).

Tri mencontohkan lahan di Jalan Bangka II yang tengah "direbut" pihaknya dari seorang warga. Lahan itu rencananya akan dijadikan Kantor Kecamatan Mampang Prapatan namun saat ini masih dikuasai pihak lain.

Baca juga : Sumarsono Akui Sulitnya Selesaikan Pencatatan Aset Pemprov DKI

"Aset kita masih berantakan. Saya paling gigih kalau soal aset, saya akan lawan. Karena ini memberi pelajaran ke masyarakat bahwa ini milik negara, ini enggak bisa disita," ujarnya.

Dalam APBD 2018, Badan Pengelolaan Aset Daerah mendapat anggaran Rp 56 miliar. Sementara Suku Badan Pengelolaan Aset mendapat anggaran Rp 10,1 miliar.

Baca juga : Berdasarkan Laporan BPK, Total Nilai Aset Pemprov DKI Capai Rp 300 Triliun

Anggaran untuk pengamanan itu tercantum dalam mata anggaran pemasangan papan nama aset senilai Rp 245 juta, dan pengamanan Aset secara Fisik atau Pemasangan Patok Tanah Aset Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta senilai Rp 199 juta di Jakarta Selatan.