Camat: Gambir Jadi Percontohan "Jakarta Satu" karena Kompleksitasnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Camat Gambir Fauzi mengatakan, dipilihnya Kecamatan Gambir sebagai percontohan program "Jakarta Satu" dikarenakan wilayah ini memiliki kompleksitas dibanding kecamatan lain yang ada di Ibu Kota.

Di wilayah ini, kata Fauzi, hampir semua hal ditemukan, seperti kawasan gedung dan aset pemerintah, gedung swasta, hingga kawasan permukiman padat penduduk.

"Kalau kawasan lain kan bisa permukiman dan kantor pemerintahannya enggak ada. Jadi seluruh potensi yang dikelola pemerintah ada di Gambir mewakili wilayah lain. Kaki lima ada, permukiman padat juga ada," ujar Fauzi kepada Kompas.com, Kamis (18/1/2018).

Baca juga : Percontohan Jakarta Satu, Kecamatan Gambir Masih Proses Input Data

Fauzi berharap, dipilihnya Kecamatan Gambir karena kompleksitasnya bisa menjadi contoh bagi daerah lain mengenai pentingnya keterbukaan informasi.

Terkait program Jakarta Satu ini, pihak Kecamatan Gambir sampai saat ini masih melakukan penginputan data. Dia menyebut tidak ada batasan waktu kapan semua data harus selesai diinput.

"Saat ini penginputan data berjalan dengan baik. Belum ada kendala. Gampang minta data kan SKPD teman kami juga. Memang data tidak sedikit. Untuk persisnya berapa lama saya belum tahu, tapi sekarang data dulu berjalan. Kemudian seiring waktu akan ada perbaikan dan evaluasi," ujar Fauzi.

Program "Jakarta Satu" merupakan program yang dirancang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Komite Pencegahan Korupsi DKI Jakarta dengan konsep pengintegrasian data.

Data-data yang terintegrasi ini nantinya akan menjadi database yang dapat menjadi acuan Pemprov DKI Jakarta dalam menjalankan berbagai kebijakan.

Baca juga : Tekad Gubernur Anies Wujudkan Jakarta Satu...

Produk dari program ini yakni sebuah peta secara visual yang berisi berbagai informasi detail mengenai aset DKI, sumber penerimaan pajak di lingkungan DKI hingga pengerjaan proyek yang akan menjadi sumber pendapatan daerah.

Tujuan dari pengintegrasian ini adalah untuk mengontrol dan memantau proses penerimaan daerah dari pajak dan retribusi sebagai upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemprov DKI.