JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengomentari program rumah vertikal DP 0 rupiah yang dibuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno. Menurut dia, program tersebut memiliki skema mirip program sejuta rumah Presiden RI Joko Widodo.
"Sayangnya harga yang dijual jauh lebih tinggi sehingga tidak bisa dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Prasetio ketika dihubungi, Jumat (19/1/2018).
Prasetio mengatakan, program sejuta rumah Jokowi memanfaatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan bunga sekitar 5 persen per tahun.
Jangka waktu pencicilannya sampai 20 tahun. Selain itu, harga jual rumahnya berkisar antara Rp 100 juta sampai Rp 135 juta untuk rumah tapak.
Baca juga : Anies Yakin Kebijakan Becak Akan seperti DP 0 Rupiah, Ini Maksudnya...
"Cicilan yang diharus dilunasi oleh MBR hanya Rp 825.000 sampai Rp 1,1 juta perbulan. Dengan begitu, sesuai dengan persyaratan bank, masyarakat dengan pendapatan Rp 3 juta per bulan masih bisa mencicil," kata Prasetio.
Prasetio mengatakan, hal ini berbeda dengan rumah vertikal DP 0 rupiah milik Anies-Sandi. Dengan harga rumah sekitar Rp 350 juta, cicilannya berkisar Rp 1,5 juta sampai Rp 2,6 juta.
Baca juga : Anies: Pemilik Harus Sadar, Rumah DP 0 Rupiah Bukan untuk Diperjualbelikan
"Artinya pendapatan minimal Rp 4,5 juta. Sedangkan UMR DKI Rp 3,6 juta. Jadi rusunami DP 0 rupiah itu bukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah tapi kelas menengah," ujar Prasetio.