Kisruh Pengadaan Lift yang Berujung Dicoretnya Anggaran Renovasi Rumah Dinas Gubernur

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta anggaran renovasi rumah gubernur senilai Rp 2,43 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2018 tak dilaksanakan dan dihapus pada APBD Perubahan 2018.

Ia menilai, renovasi rumah dinas yang terletak di kawasan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, tersebut tak perlu dilakukan mengingat kondisi rumah dinas yang masih layak huni.

"Saya garis bawahi, kami instruksi, tidak ada arahan dan karena itu ini supaya tidak dilaksanakan dan dibatalkan nanti di APBD Perubahan," ujar Anies di kantor MRT, Jakarta Pusat, Kamis (25/1/2018).

Anggaran lift

Awal kisruh penghapusan anggaran renovasi rumah dinas gubernur tersebut bermula ketika dalam situs sistem informasi rencana umum pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), sirup.lkpp.go.id, tertulis anggaran pengadaan elevator atau lift rumah dinas gubernur DKI Jakarta sebesar Rp 750,2 juta.

Pengadaan lift tersebut masuk dalam pos anggaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Pemprov DKI. Padahal, rumah dinas tersebut hanya terdiri dari dua lantai.

Kepala Dinas Cipta Karya, Penataan Kota, dan Pertanahan DKI Jakarta Benny Agus Chandra mengatakan, ide pengadaan lift tersebut bukan tanpa alasan.

Pengadaan lift bertujuan memudahkan tamu difabel yang mengunjungi rumah dinas gubernur. "Iya betul itu karena bangunan cagar budaya harus dapat diakses tamu difabel," ujarnya, Rabu (24/1/2018).

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, rencana pengadaan lift tersebut tak pernah dikonfirmasikan kepada Anies. Ia menyebut adanya anggaran pengadaan lift di situs sistem informasi rencana umum pengadaan merupakan kesalahan memasukkan data.

Tak dibahas Banggar

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Syarifuddin mengatakan, seharusnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengetahui rincian dokumen anggaran dalam APBD 2018. Begitu pula dengan anggaran pengadaan lift rumah dinas gubernur.

Selain Anies, DPRD DKI dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta seharusnya mengetahui detail anggaran tersebut.

Sebab, semua anggaran seharusnya sudah ada dalam rancangan APBD yang diteken Gubernur Anies dan DPRD DKI.

"Rancangan APBD itu, kan, sudah disetujui bersama DPRD. Artinya, dari aspek normatifnya, seharusnya dokumen itu sudah diketahui juga oleh DPRD dan kepala daerah (Anies), kan, beliau-beliau yang teken," ujar Syarifuddin melalui sambungan telepon, Kamis.

Ridwan Aji Pitoko/KOMPAS.com Rumah dinas Gubernur DKI Jakarta di Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/11/2017).

"Perlu saya sampaikan, di DPRD kan bahasnya enggak detail, dinas apa bikin apa, renovasi. Kalau bahasnya sampai detail itu bisa (menghabiskan waktu) tiga bulan," ujar Taufik ketika dihubungi Kompas.com, Kamis.

Taufik mengatakan, anggaran renovasi rumah dinas gubernur dalam APBD DKI 2018 dimasukkan sebelum Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dilantik.