Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Eksekusi Lahan di Pulogadung Sempat Ricuh

Kompas.com - 29/01/2018, 19:57 WIB
Stanly Ravel

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Eksekusi lahan di Jalan Pemuda, Pulogadung, Jakarta Timur, Senin (29/1/2018), berlangsung ricuh siang tadi.

Petugas gabungan dari unsur kepolisian, TNI, satpol PP, dan Dishub DKI, terlibat dorong mendorong dengan warga yang mendirikan hunian di lahan tersebut.

Lahan ini merupakan lahan sengketa yang diduduki warga yang sebagian besar bekerja sebagai pemulung. Mereka membangun rumah semi-permanen di lahan tersebut.

Saat kericuhan terjadi, warga yang menghuni lahan itu tampak dibantu sekelompok orang yang merupakan anggota organisasi massa.

Mereka menganggap pihak Pengadilan Negeri Jakarta Timur selaku eksekutor salah alamat dalam mengeksekusi.

Ada pula mahasiswa yang jumlahnya kurang dari 10 orang tiba-tiba datang menggelar orasi di tengah kericuhan eksekusi tersebut.

"Warga ini sudah tinggal lama di sini, jangan diganggu dan dizalimi," ujar salah seorang mahasiswa yang berorasi itu.

Baca juga : DKI Diingatkan Penuhi Tahapan Hukum Sebelum Eksekusi Lahan untuk MRT

Karena ricuh, polisi kemudian mengamankan beberapa orang yang dianggap memprovokasi. Polisi sempat menembakkan gas air mata ke udara untuk menenangkan massa. Situasi pun berangsur-angsur kondusif.

Warga yang tadinya menolak mulai membereskan barang-barang mereka untuk pindah. Selanjutnya, petugas gabungan tetap berjaga di lokasi eksekusi lahan tersebut.

Eksekusi lahan di Pulogadung, Jakarta Timur, Senin (29/1/2018)Stanly Ravel Eksekusi lahan di Pulogadung, Jakarta Timur, Senin (29/1/2018)
Terkait penolakan warga ini, Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Timur Sumarni mengatakan, eksekusi lahan ini berdasarkan penetapan PN Jaktim.

"Lahan ini dimenangkan PT Darma Mulia atas nama drg Suherman terhadap tergugat Mini Rusmini, untuk jelas perkaranya seperti, apa silakan tanya ke pimpinan saja," ucap Sumarni, di Pulogadung, Senin.

"Intinya, saya menjalankan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur sesuai dengan putusan Mahkamah Agung," kata Sumarni.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harga Cabai Rawit di Pasar Perumnas Klender Turun Jadi Rp 40.000 per Kilogram Setelah Lebaran

Harga Cabai Rawit di Pasar Perumnas Klender Turun Jadi Rp 40.000 per Kilogram Setelah Lebaran

Megapolitan
Dukung Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Rp 22 Miliar, Fraksi PKS: Biar Nyaman Jadi Kantor Kedua

Dukung Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Rp 22 Miliar, Fraksi PKS: Biar Nyaman Jadi Kantor Kedua

Megapolitan
Harga Bawang Putih di Pasar Perumnas Klender Masih Stabil dari Sebelum Lebaran

Harga Bawang Putih di Pasar Perumnas Klender Masih Stabil dari Sebelum Lebaran

Megapolitan
PSI DKI Ingatkan Heru Budi soal Keberadaan Biro Jasa Pembebasan Lahan Normalisasi Kali Ciliwung

PSI DKI Ingatkan Heru Budi soal Keberadaan Biro Jasa Pembebasan Lahan Normalisasi Kali Ciliwung

Megapolitan
Penampilan Pengemudi Fortuner Arogan Berpelat Palsu TNI yang Kini Berbaju Tahanan

Penampilan Pengemudi Fortuner Arogan Berpelat Palsu TNI yang Kini Berbaju Tahanan

Megapolitan
Gerindra Mulai Jaring Sosok Calon Wali Kota Bogor untuk Pilkada 2024

Gerindra Mulai Jaring Sosok Calon Wali Kota Bogor untuk Pilkada 2024

Megapolitan
DBD di Jaksel Turun Drastis, dari 507 Menjadi 65 Kasus per April 2024

DBD di Jaksel Turun Drastis, dari 507 Menjadi 65 Kasus per April 2024

Megapolitan
Dalam Rapat LKPJ 2023, Heru Budi Klaim Normalisasi Berhasil Atasi Banjir Jakarta

Dalam Rapat LKPJ 2023, Heru Budi Klaim Normalisasi Berhasil Atasi Banjir Jakarta

Megapolitan
Pria di Bekasi Jadi Korban Penipuan Program Beasiswa Doktoral di Filipina

Pria di Bekasi Jadi Korban Penipuan Program Beasiswa Doktoral di Filipina

Megapolitan
Tak Hanya Kader, PKS Juga Usulkan Anies dan Eks Kapolda Masuk Bursa Bacagub DKI

Tak Hanya Kader, PKS Juga Usulkan Anies dan Eks Kapolda Masuk Bursa Bacagub DKI

Megapolitan
Tak Lagi Dapat 'Privilege' KTP Jakarta, Warga: Akses Pendidikan dan Kesehatan Jangan Jomplang

Tak Lagi Dapat "Privilege" KTP Jakarta, Warga: Akses Pendidikan dan Kesehatan Jangan Jomplang

Megapolitan
Warga 'Numpang' KTP DKI: Pelayanan di Jakarta Itu Enak Banget, Administrasinya Enggak Ribet...

Warga "Numpang" KTP DKI: Pelayanan di Jakarta Itu Enak Banget, Administrasinya Enggak Ribet...

Megapolitan
Masuk Bursa Cagub DKI dari PKS, Khoirudin: Saya Kawal dari Dewan Saja...

Masuk Bursa Cagub DKI dari PKS, Khoirudin: Saya Kawal dari Dewan Saja...

Megapolitan
Maju di Pilkada Kota Bogor, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Daftar Lewat Gerindra

Maju di Pilkada Kota Bogor, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Daftar Lewat Gerindra

Megapolitan
Pendapatan Ojek Sampan Tak Cukupi Biaya Hidup, Bakar Terpaksa Berutang untuk Makan

Pendapatan Ojek Sampan Tak Cukupi Biaya Hidup, Bakar Terpaksa Berutang untuk Makan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com