JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang proyek sodetan Ciliwung.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, pihaknya mendukung Pemerintah Pusat merealisasikan program itu. Sampai saat ini, proyek tersebut masih terhambat gugatan warga.
Sandi mengatakan, Pemprov DKI akan mencoba mediasi.
"Progresnya sampai hari ini, kasus hukumnya masih berlanjut. Kalau kami, sebagai tergugat, ingin ada penyelesaian melalui mediasi. Tentunya karena proses hukum maka akan memakan waktu," ujar Sandiaga di Gedung Telkom Landmark Tower, Jalan Gatot Subroto, Rabu (7/2/2018).
Sandi mengatakan, sebenarnya Pemprov DKI Jakarta ingin melakukan mediasi sejak beberapa waktu lalu. Namun, Jakarta mendapat banjir kiriman akibat luapan Bendungan Katulampa. Akibatnya rencana tersebut belum jadi dilakukan.
"Tapi ini merupakan momentum karena lima tahun sekali kita menemukan tinggi air yang sangat signifikasikan. Kita ingin juga ini digunakan momentum untuk merealisasikan proyek nasional tersebut," kata dia.
Proyek sodetan Ciliwung ini juga menjadi topik pembicaraan antara Presiden Joko Widodo dengan Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno pada Oktober 2017.
Presiden menginstruksikan Anies-Sandi untuk segera menindaklanjuti pembebasan lahan.
"Sodetan terowongan dari Ciliwung ke Kanal Banjir Timur masih ada satu, dua (bidang lahan) yang belum bebas."
"Itu saya perintahkan untuk segera ditindaklanjuti pembebasannya karena itu akan mengurangi banjir di Jakarta," ujar Jokowi di JI Expo, Jakarta Pusat, Kamis (26/10/2017).
Saat ini, masih ada sekitar 1,2 kilometer persegi lahan di dekat Jalan Otto Iskandardinata hingga Kali Ciliwung yang hingga saat ini belum dapat dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Padahal, jika lahan tersebut dibebaskan, volume air berlebih di Kali Ciliwung akan ditarik ke Kanal Banjir Timur sehingga bebannya jadi berkurang.