Sandiaga: Jepang Tagih Pembayaran Proyek MRT

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno bertemu Duta Besar Indonesia untuk Jepang, Arifin Tasrif,  dan Menteri Luar Negeri Jepang, Kazuyuki Nakane, di  Tokyo, Jepang, Selasa (20/2/2017) untuk membahas kerja sama Jakarta-Jepang, salah satunya terkait pengerjaan mass rapid transit (MRT).

Pertemuan itu merupakan bagian dari kegiatan Sandiaga dalam lawatannya ke Tokyo.

"Sebagai representasi Indonesia di Tokyo, Jepang, Pemprov DKI berharap KBRI dapat membantu kami dalam berdiplomasi dengan Jepang untuk bekerja sama dalam fast track dan percepatan fase 4 pembangunan MRT," kata Sandiaga dalam keterangan tertulisnya, Rabu ini.

Ia menjelaskan, Jepang tertarik untuk kembali bekerja sama dalam fase berikutnya proyek pembangunan MRT Jakarta. Namun Jepang menagih pembayaran proyek.

Baca juga : Sandiaga Sebut Nama Stasiun MRT Akan Dikomersilkan

"Selain itu juga pemerintah Jepang meminta bantuan dari pihak Pemprov DKI untuk dapat segera membayar proyek MRT yang sudah cukup lama tertunda pembayarannya," kata Sandiaga.

Proyek MRT fase I Lebak Bulus-Bundaran HI didanai Japan Internasional Cooperation Agency (JICA) sekitar Rp 2,5 triliun dengan bunga 0,2 persen harus dilunasi selama 30 tahun dengan masa tenggang 10 tahun. Utang itu ditanggung Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat.

Selain pembangunan bidang transportasi, Sandiaga berharap hubungan Jakarta-Jepang dalam bidang olahraga, kuliner, kesenian, dan budaya dapat terus terjalin erat. Ia kemudian menyatakan, Jakarta akan belajar dari Jepang dalam penciptaan lapangan kerja di bidang jasa dan ekonomi kreatif.

"Dalam bidang pangan, ada keinginan dari Pemprov DKI untuk twining pasar antara Tokyo dan Jakarta sebagai bentuk peringatan hari jadi kerja sama Indonesia-Jepang yang ke-60," ucap Sandiaga.

Ia juga berharap dapat mempelajari sistem penanganan bencana yang terdapat di Jepang terutama gempa dan kebakaran. Menurut Sandiaga, Jepang mampu mencegah dan menangani bencana dengan baik.

Baca juga : Tanggapan Menhub Soal Minat Sinarmas Garap MRT