Sebagai Terlapor, Anies Belum Tentu Diperiksa Polisi Lebih Dulu

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Adi Deriyan Jayamerta mengatakan, polisi akan mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak secara bertahap terkait laporan Sekretaris Jenderal Cyber Indonesia Jack Boyd Lapian terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Jack Boyd melaporkan Anies ke Polda Metro Jaya terkait kebijakan Pemprov DKI yang menutup Jalan Jatibaru, Tanah Abang.

Menurut Adi, meskipun Anies yang dilaporkan ke polisi, belum tentu Anies akan dipanggil untuk dimintai keterangan lebih dulu.

Polisi akan menelusuri bagaimana pertimbangan kebijakan penataan kawasan Tanah Abang dan siapa penanggungjawabnya.

"Kalau memang kajiannya dibuat oleh Dishub (Dinas Perhubungan DKI) ya Dishub-nya itu harus menjelaskan kajiannya. Kalau Pak Anies ya nantilah. Walaupun pelapor kalau tidak salah yang dilaporkan Pak Anies langsung, tetapi semuanya bertahap lah, step by step," paparnya, Senin (26/2/2018).

Baca juga : Anies Baswedan Dilaporkan ke Polisi Terkait Penutupan Jalan Jatibaru

Tak hanya itu, menurut Adi, polisi bisa saja memeriksa sejumlah pihak lainnya, termasuk pihak Satpol PP DKI,

Adi menyampaikan, pihaknya telah menerima laporan terhadap Anies tersebut. Namun, kini pihaknya masih menelusuri apakah ada unsur pidana dalam kasus ini.

"Tentunya dalam upaya menyimpulkan ada atau tidaknya tindak pidana yang terjadi, penyidik akan melakukan proses penyelidikan. Kita ambil keterangan dan mencari sumber baik itu pihak-pihak yang berkaitan dengan penutupan jalan," kata dia.

Ia menambahkan, proses penyelidikan itu akan dilakukan jika surat perintah penyelidikan telah diterbitkan.

Baca juga : Dilaporkan ke Polisi, Anies Bilang Tentu Ada Masalah Saat Tegakkan Keadilan

Laporan Jack terhadap Anies dibuat pada Kamis (22/2/2018) pukul 21.00 dan diterima dengan nomor registrasi LP/995/II/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus tertanggal 22 Februari 2018.

Dalam laporannya, Jack menyertakan dugaan adanya pelanggaran Undang-Undang Republik Indonesia tentang Jalan dalam penutupan Jalan Jatibaru tersebut.