Adakah Unsur Pidana pada Proyek Reklamasi di Jakarta?

JAKARTA, KOMPAS.com - Berawal dari polemik yang di tengah masyarakat tentang proyek reklamasi di Teluk Jakarta, polisi kemudian berupaya menyelidiki duduk perkara dan persoalan terkait reklamasi itu. Polisi menggali data untuk menemukan kebenaran proses pengerjaan reklamasi tersebut.

Penyelidikan mengenai ada atau tidaknya unsur pidana dilakukan penyidik Sub Direktorat Sumber Daya Lingkungan Direktorat Kriminal Khusus (Subdit Sumdaling Direskrimsus) Polda Metro Jaya. Kompas.com berikut ini merangkum perjalanan upaya Polda Metro Jaya menyelidiki unsur pidana pada proyek itu.

12 Oktober 2017: Polisi mulai selidiki data reklamasi

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Adi Deriyan mengatakan, penyelidikan perlu dilakukan agar pihak kepolisian memahami persoalan tentang reklamasi itu. Sebab, persoalan tersebut tengah menjadi polemik di masyarakat.

Adi mengatakan, pihaknya akan menyelidiki bagaimana aturan dan norma yang mendasari pembangunan reklamasi. Menurut dia, hal itu merupakan kunci utama untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.

1 November 2017: Direncanakan gelar perkara

Setelah memahami data-data mendasar proyek reklamasi, polisi merencanakan gelar perkara. Hal itu diumumkan pada 1 November 2017. Saat itu Adi mengatakan, gelar perkara akan dilakukan satu hingga dua hari setelah tanggal pengumuman.

Menurut Adi, dia ingin mengetahui perkembangan dan kesulitan yang dialami penyidik dalam memperoleh data terkait proyek itu.

3 November 2017: Polisi menilai ada indikasi korupsi NJOP

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, pihaknya meningkatkan kasus proyek reklamasi di Teluk Jakarta dari penyelidikan menjadi penyidikan. Ia mengatakan, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus menemukan adanya dugaan korupsi dalam proyek itu.

"Setelah gelar perkara, mencari bukti yang dibutuhkan ternyata merupakam tindak pidana, sehingga penyidikan. Jadi saat ini yang dikenakan pasal 2 dan 3 Undang-undang Pemberantasan Korupsi," kata Argo di Mapolda Metro Jaya, pada 3 November 2017.

Menurut Argo, korupsi itu diduga terjadi dalam proses lelang penetapan nilai jual obyek pajak (NJOP). Saat itu penyidik masih mencari pelaku dan pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Bukti permulaan yang ditemukan polisi, kata Argo, berupa transaksi dan keterangan sejumlah saksi. Penyidik masih akan memeriksa sejumlah saksi lainnya, baik dari pihak pemerintah maupun pengembang.

Polisi juga mulai mencari adanya kemungkinan kerugian negara dalam kasus tersebut.

KOMPAS.com/ANDRI DONNAL PUTERA Kondisi reklamasi Pulau G di pesisir utara Jakarta, Rabu (13/7/2016).

5 November 2017: Penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan

Argo mengatakan, dugaan kasus pidana dalam pelaksanaan proyek pembangunan reklamasi Teluk Jakarta telah memasuki proses penyidikan.

Saat itu Argo bahkan menyebutkan bahwa polisi telah memeriksa sekitar 30 orang saksi. Ia mengatakan, puluhan saksi itu berasal dari berbagai pihak yang terkait dengan pengerjaan proyek yang dibangun sejak zaman pemerintahan mantan gubernur DKI Fauzi Bowo tersebut.

6 November 2017: Polisi mulai gandeng BPK