Polri Anggarkan Rp 144 Miliar untuk Bangun Mapolres Jakarta Pusat

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri menganggarkan dana Rp 144 miliar untuk membangun Markas Polres (Mapolres) Jakarta Pusat di lahan milik Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPKK) yang saat ini masih menjadi lokasi pedagang Lenggang Jakarta Kemayoran, di Jakarta Pusat.

Kapolres Jakarta Pusat Kombes Roma Hutajulu mengatakan, anggaran pembangunan  berasasl dari APBN.

"Rp 144 miliar, dari APBN Mabes Polri. Turunnya bukan di Mapolda nanti di sublogistik Mabes Polri," kata Roma di Jakarta Pusat, Senin (12/3/2018).

Ia mengatakan, pembangunan masih dalam tahap lelang konstruksi. Groundbreaking atau peletakan batu pertama akan dimulai April dan pembangunan gedung ditargetkan selesai pada Mei 2019.

Roma menjelaskan, pihaknya telah melakukan pembicaraan dengan PPKK, Wali Kota Jakarta Pusat, serta Dinas Koperasi, dan UMKM DKI Jakarta. Lokasi yang akan dijadikan Maporles Jakarta Pusat itu masih dipinjamkan ke Dinas UMKM DKI Jakarta oleh manajemen PPKK untuk digunakan sebagai lapak pedagang. Perjanjian kerja sama penyewaan antara Dinas UMKM dan PPKK berlaku hingga Juni 2019.

Baca juga : Mapolres Jakarta Pusat Akan Dibangun di Lenggang Kemayoran, Polisi Minta Pedagang Direlokasi

Dari pertemuan itu, telah disepakati bahwa pembangunan akan dimulai dari bagian tengah. Sejumlah pedagang yang berada di lokasi tersebut akan dipindahkan. Sedangkan untuk pedagang yang berdagang di pinggiran lahan masih diperbolehkan untuk berjualan.

Lahan yang akan dijadikan Maporles Jakarta Pusat seluas 9.800 meter persegi.

Pembangunan Mapolres Jakarta Pusat telah direncanakan sejak 2015. Namun, karena berbagai kendala, pembangunan tersebut tak kunjung terealisasi.

Pada 2017, rencana tersebut kembali digulirkan. Namun, rencana pembangunan di lahan Lenggang Jakarta Kemayoran sempat dipertanyakan Dinas Koperasi dan UMKM DKI Jakarta, karena antara Dinas UMKM dan pemilik lahan, PPKK, masih terikat perjanjian kerjasama hingga Juni 2019.

Manajemen PPKK sempat bersitegang dengan Dinas UMKM. Manajemen PPKK menyebut Dinas UMKM melakukan pungutan kepada para pedagang. Padahal lokasi itu dipinjamkan secara gratis.

Dinas UMKM membantah hal itu.

"Ya kami kasih (lahan) yang tengah enggak apa-apa, ya mengalah karena ada kepentingan yang lebih besar. Kantor Polres jelek banget. Saya rapat di Polres Kemarin terus Pak Kapolres bilang ini (Mapolres) kecil banget. Wah, kasihan bagusan Mapolsek lagi," ujar Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Irwani pada 23 Februari lalu.

Baca juga : Akhirnya Dinas UMKM DKI Sepakat Mapolres Jakpus Dibangun di Lenggang Kemayoran