Rusun KS Tubun Belum Dihuni, DPRD DKI Sarankan Anies Keluarkan Pergub

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta James Arifin Sianipar menyarankan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan peraturan gubernur (pergub) untuk Rumah Susun (Rusun) KS Tubun di Jakarta Barat yang saat ini masih belum dibuni.

Rusun itu belum dihuni karena belum ada penetapan tarifnya. James khawatir, rusun yang kosong akan membuat biaya perawatan semakin besar.

"Yang kami khawatirkan kalau memang rusunnya kosong, pemeliharaannya tidak ada. Kami harap kalau perda agak susah diproses, pergub keluar juga enggak masalah," kata James ketika dihubungi, Senin (12/3/2018).

Baca juga : Sasar MBR tetapi Harga Sewa Rusun KS Tubun Hampir Rp 2 Juta Sebulan

Rusun KS Tubun diperuntukan bagi warga relokasi dan warga dari kalangan umum. Besaran tarif sewa yang sebutkan adalah Rp 1,7 juta per bulan. Namun angka itu belum final. Tarif sewa akan disubsidi dan dengan demikian tarif itu kemungkinan besar akan berubah.

Tarif rusun komersial belum diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi. Karena itu, harus ada revisi perda terlebih dahulu untuk penetapan tarif.

Namun, sampai saat ini DPRD DKI belum menerima pengajuan revisi perda itu dari Pemprov DKI.

James menyarankan Anies membuat pergub sampai proses perda selesai.

"Dengan catatan ada kajian harga yang akan digunakan di sana. Jangan sampai nanti keberatan juga masyarakat yang tinggal di situ," kata James.

Baca juga : Kadis Perumahan Anggap Sewa Rusun KS Tubun Rp 1,7 Juta Per Bulan Sudah Murah

Pembangunan rusun itu mulai digagas sejak tahun 2014 dan selesai dibangun pada awal tahun 2016. Rusun itu diresmikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono pada April 2017.

Rusun tersebut terdiri dari 3 bangunan tower yang masing-masing terdiri dari 16 lantai. Ada sebanyak 524 unit hunian tipe 36 tersedia di sana.