Izinkan Becak, Sandiaga Belum Ajukan Revisi Perda

Kompas.com - 15/03/2018, 11:03 WIB

Nibras Nada Nailufar,

Ana Shofiana Syatiri

Tim Redaksi

Nibras Nada Nailufar

Penulis

Ana Shofiana Syatiri

Editor

Lihat Foto

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengendarai alat angkut sampah motor roda tiga di Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Rabu (14/3/2018).(KOMPAS.COM/Ardito Ramadhan D)

Tukang becak masih bisa ditemui di kawasan Telukgong, Jakarta Utara, Senin (12/3/2018).

Anggota Komisi I DPR yang juga merupakan anak tertua dari mantan Ketua MPR–RI, Amien Rais, Hanafi Rais membawa sebuah becak listrik ke Balai Kota DKI Jakarta, Minggu (11/3/2018).

Hasyim (kanan) dan Ino (kiri) pengayuh becak di Pasae Pejagalan, Pekajon, Tambora, Jakarta Barat pada Selasa (13/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku belum mengajukan revisi Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang melarang becak. Menurut dia, revisi perda masih jadi pembahasan internal pihaknya.

"Belum kami proses karena banyak masukan dari beberapa pihak dan kami ingin ada kesamaan perspektif terhadap isu ini. Sebab, ini kan bukan hanya aspek ketertiban umum saja, melainkan aspek ekonomi, sosial, dan teknologi," kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (15/3/2018).

Selain mengumpulkan masukan dari berbagai pihak, Pemprov DKI masih mengumpulkan dan menganalisis data kebijakan becak. Sandiaga mengatakan, jika sudah cukup, pihaknya baru siap mengusulkan ke DPRD.

"Karena teman-teman (DPRD) juga sibuk agenda perdanya banyak yang sangat urgent, sangat penting, dan kami ingin dorong, kami lihat dari tingkat urgensinya dan bagaimana inovasi regulasinya supaya kami enggak nabrak regulasi," kata Sandiaga.

KOMPAS.COM/Ardito Ramadhan D Tukang becak masih bisa ditemui di kawasan Telukgong, Jakarta Utara, Senin (12/3/2018).

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham "Lulung" Lunggana meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera mengajukan revisi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Revisi tersebut untuk mengatur operasional becak di DKI Jakarta.

"Soal revisi perda becak tolong ingatkan Pak Gubernur segera diajukan," ujar Lulung di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (14/3/2018).

Lulung mengatakan, Anies bertanya kepadanya mengenai kemungkinan merevisi perda tersebut. Lulung menyambut baik niat Anies tersebut.

Di DPRD DKI Jakarta, Lulung juga menjabat Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

Kompas.com/Sherly Puspita Anggota Komisi I DPR yang juga merupakan anak tertua dari mantan Ketua MPR–RI, Amien Rais, Hanafi Rais membawa sebuah becak listrik ke Balai Kota DKI Jakarta, Minggu (11/3/2018).

Lulung mengatakan, dirinya akan membantu membahas revisi perda tersebut secepatnya. Menurut dia, revisi perda itu tidak akan membutuhkan waktu yang lama.

"Kami akan buat zonanya, ini daerah yang boleh, ini enggak boleh karena itu kan buat angling (angkutan lingkungan) saja," katanya.

Lulung mengakui, Perda Ketertiban Umum ini tidak masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2018. Meski demikian, revisi perda ini tetap dibahas setelah diajukan. Kata Lulung, hal ini dimungkinkan karena sifatnya darurat.

RIMA WAHYUNINGRUM Hasyim (kanan) dan Ino (kiri) pengayuh becak di Pasae Pejagalan, Pekajon, Tambora, Jakarta Barat pada Selasa (13/3/2018).

Sebelumnya, Anies-Sandiaga mengupayakan agar becak ditata operasionalnya di Jakarta. Kebijakan ini menimbulkan pertanyaan dari Polda Metro Jaya.

Kepolisian meminta Pemprov DKI memperhatikan peraturan daerah sebelum kembali memperbolehkan becak beroperasi di Ibu Kota. Perda Ketertiban Umum melarang becak beroperasi di Jakarta.

Kompas TV Pemprov DKI Jakarta akan memperbolehkan kembali pengoperasian becak di wilayah DKI Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.