Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Awal Mula Dirut PD Dharma Jaya Ajukan "Resign" kepada Sandiaga

Kompas.com - 15/03/2018, 16:25 WIB
Nibras Nada Nailufar,
Ana Shofiana Syatiri

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Anies-Sandi dikeluhkan Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati. Kurang baiknya kinerja mereka ini sampai membuat Marina ingin mengundurkan diri.

Marina bercerita, keinginan mundur itu disampaikan kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno pada 6 Maret 2018. Setelah berhasil menemui Sandiaga yang sulit ditemui, Marina akhirnya mengungkapkan alasan pengunduran dirinya kepada Sandiaga.

"'Pak saya mau resign', saya bilang. 'Kenapa?' Saya bilang ini, 'Bapak gimana saya mau kerja baik karena enggak dibantu, PSO belum turun.' Saya bilang gitu. Terus di dalam Badan Pengawas juga ngaco-ngaco. Saya bilang gitu."

Baca juga : Cerita Dirut PD Dharma Jaya yang Kesulitan Menemui Sandiaga

"'Bu jangan dong, jangan dulu, kalau saya belum bisa bantu satu bulan ibu baru boleh resign.' 'Oh siap Pak, saya siap bantu Bapak siang dan malam saya siap'," kata Marina, Kamis (15/3/2018), menceritakan obrolan dengan Sandiaga saat itu.

Marina yang dulunya merupakan pengusaha daging mengaku meninggalkan usahanya untuk membantu pemerintah menyediakan pasokan daging dan ayam murah di Jakarta.

Berita acara penyaluran daging yang dilakukan PD Dharma Jaya di Rusun Rawa Bebek.KOMPAS.com/IWAN SUPRIYATNA Berita acara penyaluran daging yang dilakukan PD Dharma Jaya di Rusun Rawa Bebek.
Sayangnya, sejak Anies-Sandi menjabat, mitra kerjanya di Pemprov DKI tidak bisa berkoordinasi dengan baik.

"Kerja sama dengan SKPD tuh beda, tidak seperti saat Gubernur yang lama," ujar Marina.

Baca juga : Kesulitan Subsidi Daging, Dirut PD Dharma Jaya Keluhkan Lambatnya Kinerja SKPD DKI

Marina mengaku mencintai PD Dharma Jaya. Ia senang, sejak menjabat sebagai dirut mulai ada perbaikan di Dharma Jaya seperti kesejahteraan pegawai.

Namun, pada November 2017 lalu, Dharma Jaya tidak diberikan penyertaan modal (PMD). Sandiaga saat itu berjanji akan memberikan public service obligation (PSO) sebesar Rp 41 miliar agar Dharma Jaya punya uang DP untuk membeli daging.

Namun, hingga Maret 2018 ini, dana yang dijanjikan tak juga cair. Marina kecewa karena terus-menerus ditagih supplier daging ayam.

Baca juga : Dana PSO Daging Subdisi Tak Cair karena Tak Ada Pengajuan Tertulis

"Ini yang lagi mengeluh adalah (supplier) benar-benar dari UKM. Ada juga trader. Kalau trader kita bisa utangin sebulan, dua bulan, tiga bulan, kemarin saya udah diteror. Kaya daging, Indoguna udah nagih," ujar Marina.

Outlet DJ yang menjual produk-produk olahan daging.KOMPAS.com/IWAN SUPRIYATNA Outlet DJ yang menjual produk-produk olahan daging.
Marina meminta agar Pemprov DKI tidak berlarut-larut menahan dana ke Dharma Jaya. Ia tak ingin masalah ini mengganggu pasokan pangan ke ratusan ribu warga Jakarta berpenghasilan rendah yang berhak menerima subsidi.

"Kita ini digaji pemerintah udah lama ya kerja harus bener dong," kata dia.

Marina saat ini masih bertahan sebagai dirut, sembari menunggu dana yang dibutuhkan.

Baca juga : Kepala BPKD: Pencairan PSO Daging Tak Lama, Paling Lambat 3 Hari

Kompas TV Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk mengurangi dan menghapuskan dana penyertaan modal pemerintah pada sejumlah BUMD.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Megapolitan
PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

Megapolitan
Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Megapolitan
Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Megapolitan
Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari Dibuang 'Pelanggannya' di Kali Bekasi

Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari Dibuang "Pelanggannya" di Kali Bekasi

Megapolitan
Penemuan Mayat Perempuan di Cikarang, Saksi: Mau Ambil Sampah Ada Koper Mencurigakan

Penemuan Mayat Perempuan di Cikarang, Saksi: Mau Ambil Sampah Ada Koper Mencurigakan

Megapolitan
Pembunuh Wanita di Pulau Pari Sempat Minta Tolong untuk Gotong Kardus AC

Pembunuh Wanita di Pulau Pari Sempat Minta Tolong untuk Gotong Kardus AC

Megapolitan
Sedang Berpatroli, Polisi Gagalkan Aksi Pencurian Sepeda Motor di Tambora

Sedang Berpatroli, Polisi Gagalkan Aksi Pencurian Sepeda Motor di Tambora

Megapolitan
Terdengar Gemuruh Mirip Ledakan Bom Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Terdengar Gemuruh Mirip Ledakan Bom Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Megapolitan
Beredar Video Sopir Truk Dimintai Rp 200.000 Saat Lewat Jalan Kapuk Muara, Polisi Tindak Lanjuti

Beredar Video Sopir Truk Dimintai Rp 200.000 Saat Lewat Jalan Kapuk Muara, Polisi Tindak Lanjuti

Megapolitan
Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Megapolitan
Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Megapolitan
Mayat dalam Koper yang Ditemukan di Cikarang Berjenis Kelamin Perempuan

Mayat dalam Koper yang Ditemukan di Cikarang Berjenis Kelamin Perempuan

Megapolitan
Pembunuh Perempuan di Pulau Pari Mengaku Menyesal

Pembunuh Perempuan di Pulau Pari Mengaku Menyesal

Megapolitan
Disdukcapil DKI Bakal Pakai 'SMS Blast' untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Disdukcapil DKI Bakal Pakai "SMS Blast" untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com