Ada Aksi Mandi Bareng di Balai Kota DKI, Sandiaga Bilang Begini...

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) akan menggelar aksi mandi bareng di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (22/3/2018).

Aksi ini digelar dalam rangka peringatan Hari Air Sedunia.

Terkait aksi ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mempersilakan mereka menggelar aksi.

Namun, Sandiaga justru menyarankan massa mengikuti langkahnya memotong pipa di rumahnya.

Baca juga: Desak Anies Realisasi Putusan MA, Komunitas Ini Akan Mandi Bareng di Balai Kota

"Teman-teman saya kasih tugas bawa gergaji, datang ke daerah-daerah elit yang sudah teraliri air bersih untuk membujuk warganya beralih menggunakan PAM dan tidak menggunakan air tanah," kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (21/3/2018).

Dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, KMMSAJ menyatakan hak atas air adalah hak asasi manusia yang harus dipenuhi dan ditegakkan.

Oleh karena itu, mereka akan mandi bareng di Balai Kota.

Baca juga: Anies Pastikan Akan Ikuti Perintah MA untuk Stop Swastanisasi Air

Mereka juga akan menyampaikan surat terbuka untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan PAM Jaya segera mengeksekusi putusan Mahkamah Agung (MA) dan menghentikan swastanisasi air di Jakarta.

Sebelumnya, MA memerintahka stop kebijakan swastanisasi air di Jakarta.

MA menilai swastanisasi air itu telah melanggar Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 tentang PAM Jaya karena membuat perjanjian kerja sama dengan pihak swasta.

Baca juga: DKI Tunggu Arahan Pemerintah Pusat soal Stop Swastanisasi Air

"Pasca adanya perjanjian kerja sama swastanisasi tersebut pelayanan terhadap pengelolaan air bersih dan air minum warga di DKI Jakarta tidak meningkat dari segi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas," demikian petikan dalam amar putusan Nomor 31 K/Pdt/2017 sebagaimana dikutip Kompas.com dari laman MA, Rabu (11/10/2017).

Selain itu, swastanisasi air tersebut juga membuat PAM Jaya kehilangan pengelolaan air minum karena dialihkan kepada swasta.

MA memerintahkan Pemprov DKI memutuskan hubungan kontrak dengan PT Aetra Air Jakarta dan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja).