Penyelidikan Malaadministrasi di Tanah Abang Perintah Ombudsman Pusat

Kompas.com - 28/03/2018, 17:13 WIB

Sherly Puspita,

Ana Shofiana Syatiri

Tim Redaksi

Sherly Puspita

Penulis

Ana Shofiana Syatiri

Editor

Lihat Foto

Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Jalan Jatibaru Raya kepada Pemprov DKI Jakarta dan Kepolisian, Senin (26/3/2018).(KOMPAS.com/IWAN SUPRIYATNA)

Ombudsman RI bersama Ditlantas Polda Metro Jaya mendatangi Jalan Jatibaru Raya di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (20/3/2018). Kehadiran Ombudsman untuk memeriksa dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta atas penutupan Jalan Jatibaru Raya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Dominikus Dalu pengatakan, penyelidikan terhadap dugaan malaadministrasi penataan Tanah Abang, Jakarta Pusat, merupakan perintah dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

"Laporan ini (dugaan maladministrasi penataan Tanah Abang) awalnya diserahkan kepada ORI," ujar Dominikus ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (28/3/2018).

Ia melanjutkan, karena Tanah Abang masuk dalam wilayah kerja Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, maka tugas penyelidikan tersebutbdiserahkan kepada pihaknya.

"Dan Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya ini baru dibentuk dan diresmikan, Pak Anies juga hadir tanggal 10 Maret kemarin, maka diserahkan ke perwakilan Jakarta Raya. Jadi kami menanggapi laporan itu," ujarnya.

Komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Adrianus Meliala mengatakan, dalam menjalankan tugasnya, Ombudsman perwakilan memiliki kedudukan yang sama dengan ORI.

KOMPAS.com/DAVID OLIVER PURBA Ombudsman RI bersama Ditlantas Polda Metro Jaya mendatangi Jalan Jatibaru Raya di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (20/3/2018). Kehadiran Ombudsman untuk memeriksa dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta atas penutupan Jalan Jatibaru Raya.

Ia mengatakan kesetaraan antara ORI dan perwakilannya berkaitan dengan wewenang Ombudsman perwakilan dalam mengikat suatu pihak menindaklanjuti hasil Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan (LHAP).

"Yang dikeluarkan kemarin (Tanah Abang) LHAP bukan rekomendasi. Antara LHAP dan rekomendasi, masih jauh banget. Ombudsman perwakilan dapat mengikat DKI menindaklanjuti LHAP," ujarnya ketika dihubungi, Selasa (27/3/2018).

Ombudsman menyebut konsep penataan Tanah Abang memperlihatkan kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang tidak kompeten, menyimpang secara prosedur, mengabaikan kewajiban hukum, dan melawan hukum. Ombudsman memberikan waktu selama 60 hari bagi Pemprov DKI untuk mengkoreksi kebijakan tersebut.

"Waktu kami mengeluarkan LHAP (laporan hasil akhir pemeriksaan) itu kami sudah mempertimbangkan matang-matang bahwa waktu yang kami berikan itu lebih dari cukup dan kami yakin Pemprov dapat melaksanakan tindakan korektif yang kami sampaikan," ujarnya Dominikus.

Kompas TV Simak dialognya dalam Kompas Petang berikut ini!

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.