Pastikan Alexis Ditutup, Anies Kirim 30 Petugas Satpol PP Perempuan

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Anies Baswedan mengirimkan 30 petugas Satpol PP perempuan untuk memastikan penutupan Hotel Alexis, Jakarta Utara.

Adapun pelepasan petugas dilakukan di pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (29/3/2018).

"Periksa seluruh fasilitasnya, pastikan seluruh keputusan dijalankan dengan baik. Hindari konflik yang tidak perlu," ujar Anies.

Baca juga: Anies Kirim Tim untuk Tutup Alexis secara Resmi

MAULANA MAHARDHIKA Spanduk pengumuman terkait penutupan usaha terpasang di depan Hotel Alexis di Jakarta, Rabu (28/3/2018). Terhitung Selasa, 27 Maret kemarin, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan bahwa Pemprov DKI Jakarta mencabut izin usaha Hotel Alexis dan sejumlah unit usaha di dalamnya.

Hal ini juga dilakukan sebagai sinyal agar pelaku usaha tidak mengikuti jejak Alexis dengan melakukan pelanggaran.

"Sekarang bagian ibu-ibu Satpol PP memastikan mereka menjalankan keputusan yang sudah dibuat. Jalankan tugas harus dengan baik, tunjukkan bahwa menegakkan peraturan tidak harus menggunakan kekerasan, tetapi menggunakan kewibawaan," katanya. 

Baca juga: Alexis Akan Terus Diawasi hingga Resmi Ditutup

KOMPAS.COM/Ardito Ramadhan D Suasana di lobi Hotel Alexis, Kamis (29/3/2018) pagi.

Sebelumnya, Pemprov DKI mencabut tanda daftar usaha pariwisata tempat hiburan yang dinaungi PT Grand Hotel Ancol itu.

Keputusan ini diambil setelah Pemprov DKI memastikan adanya praktik prostitusi dan perdagangan manusia di tempat itu.

Baca juga: Anies Siap Digugat soal Penutupan Alexis

Temuan itu bermula dari pemberitaan sebuah media massa yang menginvestigasi adanya praktik prostitusi di tempat karaoke 4Play.

Tempat karaoke itu merupakan sisa tempat hiburan yang ada di Alexis setelah Pemprov DKI menutup griya pijat mereka.

Berbekal pemberitaan media massa, Pemprov DKI kemudian melakukan pemeriksaan mendalam.

Seluruh informasi dikumpulkan hingga sampai pada satu kesimpulan bahwa apa yang terjadi di 4Play adalah pelanggaran peraturan daerah.