Tak Ada RPTRA di RPJMD Anies-Sandiaga, yang Ada Taman Maju Bersama...

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan akan tetap membangun ruang terbuka hijau (RTH) di Ibu Kota.

Hal tersebut disampaikan Anies menjawab pertanyaan Fraksi Partai Golkar, PDI-P, dan Gerindra yang mempertanyakan komitmen Pemprov DKI dalam kelanjutan membangun RTH dan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) saar rapat paripurna Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2018-2022 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (3/4/2018).

"Tentang penyediaan RTH dapat saya jelaskan bahwa dalam lima tahun ke depan Pemprov DKI Jakarta berkomitmen menjadikan RTH bagian dari kawasan ekosistem perkotaan, baik dalam bentuk taman, mau pun jalur hijau," ujar Anies.

Baca juga: Sulit Dapat Lahan, Kelurahan Pekojan Belum Punya RPTRA

Ia menambahkan, pembangunan RTH akan berbentuk Taman Maju Bersama dan taman pintar.

Tak ada RPTRA dalam RPJMD 2018-2022.

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengembangkan Taman Maju Bersama dan taman pintar," ucapnya. 

Anies menerangkan, konsep pembangunan Taman Maju Bersama adalah pelibatan komunitas setempat dalam pemanfaatan dan pengelolaannya sehingga interaksi sosial dapat terjadi.

Baca juga: Menengok Satu-satunya RPTRA di Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat

"Dengan demikian, pembangunan Taman Maju Bersama dan taman pintar tidak hanya ditujukan peningkatan RTH, tetapi juga memfasilitasi interaksi sosial penduduk setempat secara bottom up alih-alih top down," kata Anies.

Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta sebelumnya mengkritik sejumlah program yang digagas Gubernur-Wakil Gubernur Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam RPJMD 2018-2022. 

PDI-P meminta Anies-Sandiaga tidak alergi istilah-istilah kebijakan pemerintah terdahulu.

Baca juga: 7 Kelurahan di Tamansari Belum Punya RPTRA, Camat Kesulitan Cari Lahan

"Kami berharap agar pemerintah daerah saat ini tidak perlu alergi atau tidak nyaman dengan beberapa istilah yang terlanjur populer mau pun tidak populer berkenaan dengan pelaksanaan RPJMD tahun 2013-2017," kata anggota Fraksi PDI-P William Yani, Senin (2/4/2018).

Yani menyebut sejumlah istilah yang dimaksud seperti normalisasi sungai, RPTRA, rusunawa, kampung deret, penggusuran atau penertiban, dan Kartu Jakarta Pintar (KJP).