Kata Anies soal Pokir DPRD

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkomentar mengenai pokok pikiran yang biasa dihasilkan DPRD DKI. Menurut Anies, semua usulan tersebut dinilai berdasarkan manfaatnya kepada keluarga dan masyarakat.

"Kalau saya melihatnya semua ide dan gagasan itu dinilai dengan seberapa besar memberikan manfaat bagi keluarga dan masyarakat," ujar Anies di Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Kamis (5/4/2018).

Apapun idenya, yang penting bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dan keluarga. Anies tidak ingin program-program dalam APBD dipikirkan hanya agar dapat menggunakan anggaran.

"Kalau pembangunan hanya untuk semata-mata karena kita punya uang lalu kita membangun, nah itu kita pertanyakan," ujar Anies.

Baca juga : Anggota DPRD: Hubungan dengan DKI Harmonis, Dulu Pokir Dibilang Titipan Proyek

Pokir merupakan kepanjangan dari pokok-pokok pikiran. Istilah ini digunakan untuk menyebut kewajiban anggota legislatif menjaring aspirasi dari masyarakat. Aspirasi itu kemudian akan ditindaklajuti para wakil rakyat ke eksekutif saat perancangan APBD.

Adapun, istilah pokir pernah mencuat ketika ada polemik pembahasan rancangan pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) DKI 2015. Salah satu penyebabnya, keputusan mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang tak lagi mengakomodasi pokir DPRD dalam draf RAPBD.

Hal ini yang kemudian membuat marah anggota DPRD DKI. Mereka menilai Ahok (sapaan Basuki) telah melanggar peraturan.

Dalam acara musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di Jakarta Timur, anggota DPRD DKI Syarif sempat menyinggung pokir. Kata dia, dulu pokok pikiran (pokir) DPRD DKI Jakarta sering dianggap sebagai proyek titipan.

"Dulu kalau bicara pokok pikiran adalah titipan proyek. Sekarang saya mau sampaikan yang dimaksud pokir itu bukan titipan proyek DPRD," ujar anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta itu.