Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ombudsman Ingatkan DKI, Pengembangan Pariwisata Pulau Pari Harus Perhatikan Kepentingan Warga

Kompas.com - 09/04/2018, 16:55 WIB
Nursita Sari,
Kurnia Sari Aziza

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memerhatikan kepentingan warga setempat saat mengembangkan pariwisata di Pulau Pari, Kepulauan Seribu.

Hal tersebut merupakan tindak lanjut temuan malaadministrasi penerbitan sertifikat hak milik (SHM) dan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) atas nama PT Bumi Pari Asri.

"Apabila Pemprov DKI mengembangkan Pulau Pari sebagai salah satu kawasan wisata di Kepulauan Seribu, pembangunan pariwisata tersebut agar mengintegrasikan kepentingan warga Pulau Pari," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Dominikus Dalu di kantor Ombudsman RI, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (9/4/2018).

Baca juga: Ombudsman Temukan Malaadministrasi Sertifikat, Warga Pulau Pari Menangis

Selain itu, pihaknya juga meminta Pemprov DKI mengembalikan peruntukan Pulau Pari sebagai kawasan permukiman penduduk atau nelayan sesuai ketentuan Pasal 171 Ayat 2 Huruf e Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Dominikus Dalu menyerahkan laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) terkait malaadministrasi penerbitan sertifikat di Pulau Pari kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di kantor Ombudsman RI, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (9/4/2018).KOMPAS.com/NURSITA SARI Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Dominikus Dalu menyerahkan laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) terkait malaadministrasi penerbitan sertifikat di Pulau Pari kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di kantor Ombudsman RI, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (9/4/2018).
Hal ini diperlukan sebagai upaya melindungi pulau-pulau kecil, nelayan, lingkungan, dan ekosistem laut.

Ombudsman juga meminta Pemprov DKI dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta menginventarisasi kepemilikan tanah warga di Pulau Pari.

Baca juga: Ombudsman Minta Proses Penerbitan Sertifikat di Pulau Pari Dievaluasi

"Pengukuran dan pemetaan ulang terhadap kepemilikan hak atas tanah di Pulau Pari. Jika ada warga yang memiliki hak agar segera diproses untuk diperjelas status kepemilikannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan," katanya. 

Warga Pulau Pari demo di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (26/3/2018).KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFAR Warga Pulau Pari demo di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (26/3/2018).
Pemprov DKI juga diminta menginventarisasi seluruh aset pemprov di Kepulauan Seribu.

Semua hal tersebut telah disampaikan dalam laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) Ombudsman terkait malaadministrasi dalam penerbitan sertifikat di Pulau Pari.

Baca juga: Ombudsman Temukan Malaadministrasi dalam Penerbitan Sertifikat di Pulau Pari

Dominikus menyerahkan LAHP tersebut kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno.

Wagub Sandiaga berjanji menindaklanjuti LAHP Ombudsman. Dia akan memerhatikan dan melibatkan warga dalam pengembangan wisata di Pulau Pari.

"Ombudsman punya perhatian khusus berkaitan keluhan warga dan bagaimana membangun pariwisata di Kepulauan Seribu ke depan, juga merangkul dunia usaha. Investornya ada kepastian hukum, tetapi juga melibatkan masyarakat. Itu yang nanti akan menjadi langkah selanjutnya dari Pemprov DKI," kata Sandiaga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wanita Tewas Bersimbah Darah di Bogor, Korban Terkapar dan Ditutup Selimut

Wanita Tewas Bersimbah Darah di Bogor, Korban Terkapar dan Ditutup Selimut

Megapolitan
Ada Obeng di TKP, Diduga Jadi Alat Suami Bunuh Istri di Bogor

Ada Obeng di TKP, Diduga Jadi Alat Suami Bunuh Istri di Bogor

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di Kota Bekasi Hari Ini, Jumat, 29 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di Kota Bekasi Hari Ini, Jumat, 29 Maret 2024

Megapolitan
Diduga Korban Pelecehan Seksual oleh Eks Ketua DPD PSI Jakbar Mengaku Diintimidasi agar Tak Lapor Polisi

Diduga Korban Pelecehan Seksual oleh Eks Ketua DPD PSI Jakbar Mengaku Diintimidasi agar Tak Lapor Polisi

Megapolitan
Wanita Tewas Dibunuh Suaminya di Bogor, Pelaku Dilaporkan Ayah Kandung ke Polisi

Wanita Tewas Dibunuh Suaminya di Bogor, Pelaku Dilaporkan Ayah Kandung ke Polisi

Megapolitan
Latihan Selama 3 Bulan, OMK Katedral Jakarta Sukses Gelar Visualisasi Jalan Salib pada Perayaan Jumat Agung

Latihan Selama 3 Bulan, OMK Katedral Jakarta Sukses Gelar Visualisasi Jalan Salib pada Perayaan Jumat Agung

Megapolitan
Gelar Pesantren Kilat di Kapal Perang, Baznas RI Ajak Siswa SMA Punya Hobi Berzakat

Gelar Pesantren Kilat di Kapal Perang, Baznas RI Ajak Siswa SMA Punya Hobi Berzakat

Megapolitan
Cerita Ridwan 'Menyulap' Pelepah Pisang Kering Menjadi Kerajinan Tangan Bernilai Ekonomi

Cerita Ridwan "Menyulap" Pelepah Pisang Kering Menjadi Kerajinan Tangan Bernilai Ekonomi

Megapolitan
Peringati Jumat Agung, Gereja Katedral Gelar Visualisasi Jalan Salib yang Menyayat Hati

Peringati Jumat Agung, Gereja Katedral Gelar Visualisasi Jalan Salib yang Menyayat Hati

Megapolitan
Wujudkan Solidaritas Bersama Jadi Tema Paskah Gereja Katedral Jakarta 2024

Wujudkan Solidaritas Bersama Jadi Tema Paskah Gereja Katedral Jakarta 2024

Megapolitan
Diparkir di Depan Gang, Motor Milik Warga Pademangan Raib Digondol Maling

Diparkir di Depan Gang, Motor Milik Warga Pademangan Raib Digondol Maling

Megapolitan
Polisi Selidiki Kasus Kekerasan Seksual yang Diduga Dilakukan Eks Ketua DPD PSI Jakbar

Polisi Selidiki Kasus Kekerasan Seksual yang Diduga Dilakukan Eks Ketua DPD PSI Jakbar

Megapolitan
Ingar-bingar Tradisi Membangunkan Sahur yang Berujung Cekcok di Depok

Ingar-bingar Tradisi Membangunkan Sahur yang Berujung Cekcok di Depok

Megapolitan
KSAL: Setelah Jakarta, Program Pesantren Kilat di Kapal Perang Bakal Digelar di Surabaya dan Makasar

KSAL: Setelah Jakarta, Program Pesantren Kilat di Kapal Perang Bakal Digelar di Surabaya dan Makasar

Megapolitan
Masjid Agung Bogor, Simbol Peradaban yang Dinanti Warga Sejak 7 Tahun Lalu

Masjid Agung Bogor, Simbol Peradaban yang Dinanti Warga Sejak 7 Tahun Lalu

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com