JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyebut ngawur informasi yang mengatakan Dinas Perumahan dan Permukiman hanya membangun 7.000 rusunawa dalam waktu 5 tahun ini. Itu pun bentuknya rusunawa, bukan rusunami.
"Nanti saya lurusin semua, itu simpang siur ngawur total," ujar Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (12/4/2018).
Sandiaga juga menegaskan akan melibatkan perusahaan swasta untuk pembangunan tersebut, sebab Pemprov DKI tidak bisa membangun rusunami untuk dijual.
"Kami akan libatkan semua," ujar dia.
Baca juga : DPRD Minta Pemprov DKI Lebih Jelas soal Program Rumah DP 0 Rupiah
Dalam draf Raperda RPJMD 2017-2022, Pemprov DKI menargetkan memenuhi 250.000 unit kebutuhan rumah warga Jakarta. Bagi masyarakat berpenghasilan di bawah Rp 4 juta per bulan, Pemprov DKI Jakarta akan membangun 14.564 unit rusunawa selama lima tahun ke depan.
Namun separuh dari target itu sudah akan terpenuhi 2018 ini. Sebanyak 7.563 unit rusun yang dikerjakan sejak dua tahun lalu akan selesai tahun ini dan sudah bisa digunakan.
Baca juga : Sandiaga Sebut Pembentukan BLUD untuk Rumah DP 0 Rupiah Ditunda
Khusus rumah DP 0 rupiah, ada 9.772 unit rusunami (rumah susun milik) yang akan dibangun BUMD bagi warga dengan penghasilan Rp 4-7 juta. Sebagian besar rusunami itu diharapkan dipenuhi swasta. Sebab, Dinas Perumahan tak bisa membangun rusunami dengan dana dari APBD untuk kemudian dijual kepada warga.
Baca juga : Bagaimana Cara Swasta Bisa Bangun Rumah DP 0 Rupiah?
Pemprov DKI hanya menyediakan anggaran sebesar Rp 6,25 triliun untuk pengadaan lahan selama lima tahun dan Rp 13,1 triliun untuk menalangi DP selama lima tahun, untuk rumah DP 0 rupiah.
BUMD yang diberi tugas untuk membangun rusun DP 0 rupiah didukung pemda dengan menginbrengkan atau memberikan lahan milik daerah untuk BUMD yang ditugasi.