Sandiaga: 7 Perusahaan Swasta Berminat Bangun Rumah DP Rp 0

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, banyak perusahaan swasta berminat bangun rumah DP Rp 0 di Jakarta. Beberapa sudah menyampaikan hal itu kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Sudah banyak yang berminat, yang sudah ke kami ada tujuh swasta yang berminat untuk bangun," ujar Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (12/4/2018).

Baca juga : Rumah DP RP 0 Solusi bagi Warga Jakarta atau Malah Blunder?

Ia mengemukakan, pekan depan Pemprov DKI Jakarta sudah akan memiliki lembaga unit pelaksana teknis UPT. UPT tersebut akan segera melakukan sosialisasi tentang skema pembangunan rumah DP Rp 0 oleh perusahaan swasta.

"Kami mau ungkapkan skemanya," ujar Sandiaga.

Beberapa bulan lalu, pernah ada perusahaan swasta yang ingin bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta untuk bangun rumah DP Rp 0. Pengembang PT Nusa Kirana membangun rumah di Rorotan, Jakarta Utara. Meski menjual rumah tanpa DP, Pemprov DKI tidak mengakui rumah itu adalah program DP Rp 0. Sebab sistemnya tidak mengikuti skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan ( FLPP).

Dalam draf Raperda RPJMD 2017-2022, Pemprov DKI menargetkan memenuhi 250.000 unit kebutuhan rumah warga Jakarta. Bagi masyarakat berpenghasilan di bawah Rp 4 juta per bulan, Pemprov DKI Jakarta akan membangun 14.564 unit rusunawa (rumah susun sederhana sewa) selama lima tahun ke depan.

Baca juga : Lima Fakta Program Rumah DP Rp 0 Anies-Sandiaga

Namun separuh dari target itu sudah akan terpenuhi tahun ini. Sebanyak 7.563 unit rusun yang dikerjakan sejak dua tahun lalu akan selesai tahun ini dan sudah bisa digunakan.

Unit-unit di rusun tersebut dianggarkan dalam pengadaan tahun jamak 2016/2017. Dengan demikian, Pemprov DKI tinggal membangun 7.000 rusun lagi dalam waktu lima tahun ke depan.

Khusus rumah DP Rp 0, ada 9.772 unit rusunami (rumah susun milik) yang akan dibangun BUMD bagi warga dengan penghasilan Rp 4-7 juta. Sebagian besar rusunami itu diharapkan dipenuhi swasta. Sebab, Dinas Perumahan tak bisa membangun rusunami dengan dana dari APBD untuk kemudian dijual kepada warga.

Pemprov DKI hanya menyediakan anggaran sebesar Rp 6,25 triliun untuk pengadaan lahan selama lima tahun dan Rp 13,1 triliun untuk menalangi DP selama lima tahun, untuk rumah DP Rp 0.