JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI William Yani mempertanyakan keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang kembali membangun rumah-rumah warga di Kampung Akuarium, Jakarta Utara.
Ia meminta Anies memberikan kepastian hunian kepada warga.
"Memang bisa Pak Gubernur jamin 5-10 tahun lagi itu (Kampung Akuarium) tidak akan dibongkar? Jangan sampai (rumah warga) dibangun di tanah negara, pakai uang negara, kemudian sia-sia," kata Yani ketika dihubungi, Senin (16/4/2018).
Baca juga: DPRD Ingatkan Anies, Harus Ada Dasar Hukum Bangun Kampung Akuarium
Menurut Yani, penataan yang dilakukan Anies bisa berbeda dari kebijakan gubernur sebelumnya.
Yani mengingatkan kebijakan apapun yang diambil Anies harus memiliki dasar hukum agar keberlangsungannya terjamin.
Baca juga: Kampung Akuarium Aset DKI, Mungkinkah Dibangun Rumah untuk Warga?
Kampung Akuarium digusur pada masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Dulu Ahok ingin membangun sheetpile atau dinding turap di tempat berdirinya bangunan warga di samping Museum Bahari dan Pasar Ikan.
Ketika itu, Ahok ingin merestorasi benteng peninggalan Belanda di dekat permukiman warga dan menjadikan Kampung Akuarium kawasan wisata. Namun, lahan yang sudah kosong itu tidak kunjung dibangun.
Setelah kepemimpinan berganti ke Anies, ia menyediakan tenda darurat untuk warga. Ia juga berencana mengembalikan Kampung Akuarium ke warga.
Baca juga: Menanti Janji Anies Bangun Rumah Impian Warga Kampung Akuarium
"Nanti akan dibangun lagi di sini kampung sehingga Kampung Akuarium kembali seperti semula, dalam artian tempat berkumpulnya warga, berkegiatan ekonomi (dan) berkegiatan sosial. Bentuknya (dan) rancangannya itu kita buat bersama-sama," kata Anies saat mengunjungi Kampung Akuarium, Sabtu (14/4/2018).