Kartu Pekerja DKI Tak Laku

JAKARTA, KOMPAS.com - Kartu Pekerja yang menyasar para buruh berpenghasilan upah minimum provinsi (UMP) ternyata tak laku. Sejak diluncurkan pada Januari 2018 lalu, baru 5.000 buruh yang menggunakannya.

"Per hari ini kalau nggak salah masih di angka 5.000. Sangat rendah. Total (buruh) 300.000," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Jakarta Selatan, Sabtu (28/4/2018).

Sandiaga mengatakan rendahnya serapan Kartu Pekerja boleh jadi karena tidak tepat kebutuhan. Ia juga menduga sosialisasi dan distribusinya buruk.

"Data kami dari Smart City menunjukkan kalau kebutuhan buruh itu transportasi dan juga biaya hidup dari pangan. Itu dari PD Pasar Jaya Juga sesuai dengan statistiknya. Tapi kami akan kaji lagi, ada kemungkinan itu tepat tapi tapi tidak didistribusikan dan disosialisasikan dengan baik," kata Sandiaga di Jakarta Selatan, Sabtu (28/4/2018).

Baca juga : Kartu Pekerja Anies-Sandi dan Kritik dari Elemen Buruh

Untuk membenahi masalah ini, Sandiaga mengatakan pihaknya akan memanggil Koalisi Buruh Jakarta untuk mengatasi masalah ini. Yang pasti, DKI tak akan menaikkan UMP kendati itu yang dituntut buruh. Sandiaga yakin Kartu Pekerja bisa meringankan beban hidup buruh.

"Sebetulnya nggak jadi issue di Jakarta karena kalau kebutuhan dari kartu pekerja itu dari segi pangan murahnya, transportasinya, dan dari Bank DKI juga Food Station, dan Transjakarta, itu akan memudahkan sekali untuk para buruh," ujar Sandiaga.

Gubernur DKI Jakarta Anies-Baswedan meluncurkan Kartu Pekerja sebagai program peningkatan kesejahteraan buruh.

Dengan kartu ini, para buruh berpenghasilan upah minimum provinsi (UMP) DKI bisa naik transjakarta gratis dan memperoleh subsidi daging sapi, ayam, telur, dan beras.

Peluncuran kartu ini merupakan pemenuhan janji peningkatan kesejahteraan buruh yang pernah disampaikan sebelumnya. Ketika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan UMP DKI Jakarta 2018 sebesar Rp 3.648.035 pada November 2017, ia berjanji memberikan subsidi transportasi dan pangan.

Baik besaran UMP maupun Kartu Pekerja ini diprotes oleh buruh.