Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dede Yusuf: Tangkap Buruh Kasar Asing atau Ilegal

Kompas.com - 01/05/2018, 15:03 WIB
Sherly Puspita,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengundang 20 orang perwakilan buruh untuk berdiskusi di dalam Gedung DPR RI, Selasa (1/5/2018).

"20 orang saya undang untuk masuk (gedung DPR) dan bediskusi. Mohon maaf enggak bisa undang semua karena uang snack-nya terbatas, enggak dikasih sama Pak Fadli Zon," kelakar Dede kepada para pendemo di depan Kompleks Parlemen Senayan, Selasa.

Dede sempat berorasi dari atas mobil yang terparkir.

"Selamat hari buruh internasional, selamat buat kita semua. Alhamdulillah Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) canangkan hari ini sebagai libur nasional. Mari kita isi dengan riang gembira," paparnya.

Baca juga : Hadiri Deklarasi Dukungan dari Buruh, Prabowo Dijaga 6 Pengawalnya

Dalam orasinya, ia menyampaikan apresiasinya kepada peserta demo yang dapat menyampaikan pendapat dengan tertib.

Ia berjanji akan menyampaikan aspirasi para buruh kepada pemerintah.

"Kami menerima aspirasi. Saya akan minta Menaker untuk perhatikan buruh, kesejahteraan meningkat, tingkatkan skill buruh, jangan diambil dari upah buruh," kata dia.

Baca juga : Berorasi di Depan Buruh, Yusril Mengaku Akan Melawan Perpres Tenaga Kerja Asing

Dede juga menyoroti masalah tenaga kerja asing di Indonesia yang membuat para buruh lokal resah.

"Terakhir masalah asing. Intinya jika yang masuk bukan pekerja profesional, tapi pekerja kasar, tangkap pekerja kasar. Kalau ilegal, enggak punya izin, tangkap. Tapi kita harus mampu melihat asing boleh kerja asalkan jabatan sesuai yang ditetapkan UU," paparnya.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

Megapolitan
Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Megapolitan
Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Megapolitan
Polisi: Mayat Dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Polisi: Mayat Dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Megapolitan
Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Megapolitan
Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Megapolitan
Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Megapolitan
NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

Megapolitan
Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

Megapolitan
Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Megapolitan
PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

Megapolitan
Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Megapolitan
Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com