Mengembalikan "Car Free Day" ke Tujuan Semula....

JAKARTA, KOMPAS.com - Kegiatan car free day (CFD) yang digelar saban Minggu di ruas Sudirman-Thamrin menjadi sorotan publik pada beberapa waktu terakhir.

Pasalnya, kegiatan yang sudah berusia belasan tahun itu disusupi oleh kegiatan-kegiatan yang bersifat politis.

Pada 29 April lalu, kegiatan politis itu berujung pada sebuah peristiwa dugaan intimidasi oleh sejumlah relawan sebuah kubu terhadap orang lain yang dinilai berseberangan dalam politik.

Peristiwa tersebut rupanya mengusik para inisiator kegiatan CFD, yaitu Ari Mochamad dan Ahmad Safrudin. Ari menyatakan, hak masyarakat untuk memperoleh ruang publik terambil akibat adanya kegiatan politik di arena CFD.

"Pelaksanaan CFD pada tanggal 22 dan 29 April 2018 telah direbut dari posisi CFD sebagai ruang publik yang harmonis, tempat beraktivitas olahraga, bersosialisasi, dan media kampanye lingkungan hidup," kata Ari di Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2018).

Baca juga : Kaus Putih untuk Menjaga CFD Bebas Kegiatan Politik... 

Ari mengaku khawatir apabila kegiatan politik praktis dibiarkan dalam arena CFD, maka hal itu dapat memecah belah masyarakat.

Kompas.com/Kurnia Sari Aziza Suasana car free day di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (5/6/2016).

Ia menilai, arena CFD seharusnya menjadi wadah dalam melakukan high politics, bukan low politics yang memperebutkan kekuasaan. Artinya, arena CFD dimanfaatkan untuk mempromosikan program-program pemerintah kepada masyrakat.

"Poinnya adalah bagaimana menjadikan car free day sebagai arena untuk memobilisasi lalu memperoleh input perspektif masyarakat terkait gagasan-gagasan yang ada," katanya.

Baca juga : Banner Larangan Kegiatan Politis Akan Dipasang Setiap CFD Digelar 

Untuk itu, Ari mengajak instansi-instansi Pemerintahan untuk memanfaatkan arena CFD. Menurutnya, arena CFD adalah wadah promosi yang sangat murah.

"Kementerian gunakanlah, itu biaya yang paling murah lho. Tidak perlu membuat kaos, tidak perlu membuat iklan di TV, tapi rutin menggunakan CFD," katanya.

Sementara itu, inisiator lainnya, Ahmad Safrudin meminta Pemerintah melalui Polisi dan SKPD terkait untuj mengambil langkah tegas bila ditemukan kegiatan politik praktis di arena CFD.

"Kita sepakat kalau CFD itu tempat yang harus netral dari politik praktis. Jadi kalau begitu cepat saja (ditindak), tidak usah segan-segan diamankan dengan cara yang persuasif," kata Safrudin.

Baca juga : Kapolda Metro Jaya Imbau Warga Tak Berkegiatan Politik di CFD

Ia juga meminta para politisi untuk dapat memberi contoh bagi masyarakat untuk tidak memanfaatkan kegiatan CFD sebagai wahana kampanye politik.

"Juga mengedukasi kepada parpol pendukung dan konstituennya untuk tidak tidak memanfaatkan area netral seperti CFD untuk kampanye dukungan atau penolakan terhadap kandidat tertentu," katanya.

KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Diskusi Stop Politisasi CFD! Kembalikan ke Khittahnyadi Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2018).

Kegiatan ekonomi