Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Warga Tanah Kusir Sebut TNI Sewenang-Wenang Lakukan Pengosongan Rumah

Kompas.com - 09/05/2018, 17:45 WIB
David Oliver Purba,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum warga Kompleks Perumahan Tanah Kusir Syamsu M Karim Amirullah menyayangkan tindakan anggota TNI yang melakukan pengosongan paksa perumahan warga di Kompleks Perumahan Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Rabu (9/5/2018).

Syamsu mengatakan, harusnya TNI menghormati proses hukum yang kini berproses di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Syamsu mengatakan, pengosongan tersebut memperlihatkan kesewenang-wenangan terhadap warga.

"Tidak boleh Kodam melakukan pengosongan sewenang-wenang, harus melalui eksekusi pentapan PN Jakarta Timur," ujar Syamsu di Kompleks Perumahan Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Rabu siang.

Selain itu, tindakan pengosongan paksa yang dilakukan TNI dinilai bentuk pelanggaran. Syamsu mengatakan, eksekusi tidak bisa dlakukan.

Baca juga : TNI Akan Kosongkan 30 Rumah Warga di Kompleks Tanah Kusir

"Persengketaan perumahan antara warga dan Kodam masih di dalam proses hukum banding. Artinya Kodam tidak bisa melakukan eksekusi pengosongan sendiri, harus tunggu memenangkan dulu ini perkara karena di dalam putusan ini tidak ada juga yang menyatakan bahwa ini hak Kodam," ujar Syamsu.

Asisten Logistik Kodam Jaya Kolonel Tri Hascaryo mengatakan, tetap melakukan pengosongan rumah warga di Kompleks Perumahan Tanah Kusir, Jakarta Selatan, meski warga masih mengajukan banding terkait kasus itu di pengadilan.

Proses banding, kata Tri, tidak akan mempengaruhi pelaksanaan pengosongan rumah.

Baca juga : Kodam Jaya Sebut Beri SP 1-3 ke Warga Kompleks Tanah Kusir sejak 2017

"Silahkan, namanya banding, kalau di TNI gugatan atau proses hukum tidak menghentikan penertiban. Tetap silahkan gugat tapi kami lakukan penertiban sekarang. Dia kalah dan gugatan tidak diterima," kata Tri di Kodim 0504/JS, Jakarta Selatan, Rabu (9/5/2018).

Pada 13 Maret 2018 warga mengajukan memori banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur terkait sengketa lahan itu. Sebelumnya, gugatan warga atas sengketa itu dinyatakan tidak dapat diterima pengadilan.

Pengosongan yang dilakukan anggota TNI sempat menimbulkan kericuhan, bahkan korban dari pihak warga. Sebanyak 933 personel TNI yang diterjunkan di lapangan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bisakah Beli Tiket Masuk Ancol On The Spot?

Bisakah Beli Tiket Masuk Ancol On The Spot?

Megapolitan
Keseharian Galihloss di Mata Tetangga, Kerap Buat Konten untuk Bantu Perekonomian Keluarga

Keseharian Galihloss di Mata Tetangga, Kerap Buat Konten untuk Bantu Perekonomian Keluarga

Megapolitan
Kajari Jaksel Harap Banyak Masyarakat Ikut Lelang Rubicon Mario Dandy

Kajari Jaksel Harap Banyak Masyarakat Ikut Lelang Rubicon Mario Dandy

Megapolitan
Datang Posko Pengaduan Penonaktifkan NIK di Petamburan, Wisit Lapor Anak Bungsunya Tak Terdaftar

Datang Posko Pengaduan Penonaktifkan NIK di Petamburan, Wisit Lapor Anak Bungsunya Tak Terdaftar

Megapolitan
Dibacok Begal, Pelajar SMP di Depok Alami Luka di Punggung

Dibacok Begal, Pelajar SMP di Depok Alami Luka di Punggung

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Kritik Kinerja Pj Gubernur, Heru Budi Disebut Belum Bisa Tanggulangi Banjir dan Macet

Ketua DPRD DKI Kritik Kinerja Pj Gubernur, Heru Budi Disebut Belum Bisa Tanggulangi Banjir dan Macet

Megapolitan
Rampas Ponsel, Begal di Depok Bacok Bocah SMP

Rampas Ponsel, Begal di Depok Bacok Bocah SMP

Megapolitan
“Semoga Prabowo-Gibran Lebih Bagus, Jangan Kayak yang Sudah”

“Semoga Prabowo-Gibran Lebih Bagus, Jangan Kayak yang Sudah”

Megapolitan
Ketua DPRD: Jakarta Globalnya di Mana? Dekat Istana Masih Ada Daerah Kumuh

Ketua DPRD: Jakarta Globalnya di Mana? Dekat Istana Masih Ada Daerah Kumuh

Megapolitan
Gerindra dan PKB Sepakat Berkoalisi di Pilkada Bogor 2024

Gerindra dan PKB Sepakat Berkoalisi di Pilkada Bogor 2024

Megapolitan
Anggaran Kelurahan di DKJ 5 Persen dari APBD, F-PKS: Kualitas Pelayanan Harus Naik

Anggaran Kelurahan di DKJ 5 Persen dari APBD, F-PKS: Kualitas Pelayanan Harus Naik

Megapolitan
Mobil Mario Dandy Dilelang, Harga Dibuka Rp 809 Juta

Mobil Mario Dandy Dilelang, Harga Dibuka Rp 809 Juta

Megapolitan
Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura di Jakpus Prediksi Pendapatannya Bakal Melonjak

Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura di Jakpus Prediksi Pendapatannya Bakal Melonjak

Megapolitan
Periksa Kejiwaan Anak Pembacok Ibu di Cengkareng, Polisi: Pelaku Lukai Tubuhnya Sendiri

Periksa Kejiwaan Anak Pembacok Ibu di Cengkareng, Polisi: Pelaku Lukai Tubuhnya Sendiri

Megapolitan
Fahira Idris Paparkan 5 Parameter Kota Tangguh Bencana yang Harus Dipenuhi Jakarta sebagai Kota Global

Fahira Idris Paparkan 5 Parameter Kota Tangguh Bencana yang Harus Dipenuhi Jakarta sebagai Kota Global

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com