Ditegur KPK, Taufik Bilang Anggota DPRD DKI Akan Laporkan LHKPN Bulan Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pembuatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Bulan ini, kata dia, anggota DPRD DKI akan membuat LHKPN bersama-sama.

"Kami sudah komunikasi dengan KPK, mungkin pertengahan bulan ini atau akhir bulan ini kami akan ada pengisian bersama. Ternyata enggak mudah juga ngisinya," ujar Taufik di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (15/5/2018).

Baca juga: Saat Pimpinan KPK Tiba-tiba Kritik soal LHKPN DPRD DKI Kepada M Taufik

Hal ini dia sampaikan usai ditegur Wakil Ketua KPK Saut Situmorang soal LHKPN.

Pasalnya, anggota DPRD DKI banyak yang belum membuat LHKPN.

Taufik mengatakan, salah satu hal yang menjadi kendala adalah sulitnya pengisian LHKPN.

Baca juga: LHKPN Diumumkan, Harta Ganjar Pranowo Naik Hampir 2 Kali Lipat

Hal ini membuat anggota Dewan enggan membuatnya.

"Susah lho, kalau LHKPN ada metodenya sendiri, dia detail," katanya. 

Alasan lain yang membuat anggota Dewan enggan membuat LHKPN karena merasa bukan penyelenggara negara.

Baca juga: Perludem Kritik Perubahan Kewajiban Serahkan LHKPN pada Pileg 2019

Taufik sendiri mengaku belum pernah membuat LHKPN karena merasa bukan pejabat.

Meski demikian, Taufik bersedia membuat LHKPN asal didampingi oleh KPK. Dia berharap dalam pengisian kolektif itu, semua anggota Dewan bisa membuat LHKPN.

"Kalau yang enggak mau (buat LHKPN) urusan dia deh, tetapi yang jelas sudah kami fasilitasi. Minggu lalu kami sudah bertemu KPK di DPRD," ujar Taufik.

Baca juga: KPU Ubah Aturan soal Kewajiban Serahkan LHKPN pada Pileg 2019

Sebelumnya, Saut Situmorang mendadak menyampaikan kritik soal LHKPN anggota DPRD DKI.

Kritik tersebut disampaikan Saut kepada Taufik, ketika dia memberi sambutan dalam Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.

Saut menyoroti DPRD DKI yang belum membuat LHKPN.

Baca juga: DPR Sepakat Semua Caleg Wajib Serahkan LHKPN

"Mas Taufik, saya mohon maaf mau mengkritik, ya. Jadi, ada beberapa kalau dari peta LHKPN ini, ada beberapa yg menurut saya laporannya harus ditingkatin," ujar Saut.