JAKARTA, KOMPAS.com - Marina Ratna Dwi Kusumajati akhirnya mundur setelah kurang lebih tiga tahun menjabat sebagai Direktur Utama PD Dharma Jaya. PD Dharma Jaya merupakan sebuah badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta.
Pemerintah Provinsi DKI akhirnya mendapat pengganti Marina setelah mantan pengusaha daging itu mengajukan pengunduran diri pada April lalu.
"Setelah ini saya belum tahu mau ngapain, yang pasti saya happy," ujar Marina usai melepas jabatannya, Rabu (23/5/2018).
Marina, yang ditarik Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tahun 2015 ketika Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta, diminta membenahi perusahaan penyedia daging yang berdiri sejak tahun 1985 itu.
Baca juga: Dirut Dharma Jaya Bicara soal Profesionalitas
Dharma Jaya yang selalu merugi dan pernah jadi lahan korupsi sebenarnya nyaris bangkrut dan ditutup. Namun di bawah Marina, Dharma Jaya menjadi perusahaan profesional dan menjadi andalan pemasok daging serta ayam yang terjangkau harganya oleh warga Ibu Kota.
Kinerja baik Marina diakui Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno.
"Terima kasih kepada Ibu Marina yang dalam beberapa tahun terakhir melakukan revitalisasi dan turn around dari BUMN Dharma Jaya, sebuah perusahaan yang merugi tadinya, sekarang sudah alhamdulillah menjadi biru, menjadi untung dan sudah membantu langkah Pemprov DKI menjaga stabilitas pangan pasokan daging, dan protein yang jelas," kata Sandiaga saat melepas Marina di Balai Kota.
Sandiaga juga mengatakan transformasi PD Dharma Jaya diapresiasi pemerintah pusat lantaran DKI dianggap punya Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terbaik di Indonesia.
Saat melepas Marina, Sandiaga mengatakan bakal mentraktir makan bahkan terus menemui Marina. Di hari-hari akhir Marina menjabat, keduanya menjadi akrab, bahkan pernah saling cium pipi.
Keakraban itu jauh berbeda dari konflik di antara keduanya yang menyebabkan Marina mundur.
Penyebab mundur
Masalah bermula pada November 2017, ketika PD Dharma Jaya menjadi salah satu BUMD yang tidak akan diberikan penyertaan modal daerah (PMD) pada tahun 2018. Alasan Sandiaga ketika itu, supaya BUMD bisa mandiri tanpa terus-menerus mendapatkan suntikan dana dari pemerintah.
Marina merasa tidak adil bahwa PD Dharma Jaya harus memutar otak mencari sumber dana lain untuk membeli daging subsidi, akibat pencabutan PMD. Sebab, program itu bukan demi kepentingan bisnis PD Dharma Jaya, melainkan untuk kesejahteraan warga berpenghasilan rendah.
Saat itu, Marina mengaku masih bisa menggunakan dana public service obligation (PSO) untuk membeli daging.
Baca juga: Johan Romadhon Ditawari Jadi Dirut Dharma Jaya oleh Tim Gubernur
Namun, dalam rapat banggar (badan anggaran) di Komisi C pada 21 November 2017, Marina menumpahkan kekhawatirannya atas stok daging subsidi tanpa ada PMD. Dia meminta, pencairan PSO bisa dipercepat.