Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengacara: Kasus "Chat" Rizieq Shihab Tak Akan Bisa Dibuka Sampai Mati...

Kompas.com - 17/06/2018, 10:15 WIB
Sherly Puspita,
Caroline Damanik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa Hukum Rizieq Shihab, Kapitera Ampera, mengaku yakin bahwa kasus chat WhatsApp berkonten pornografi yang sempat menjerat Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) tersebut tak akan dapat dibuka lagi.

"Tidak akan bisa dibuka sampai mati itu. Kalau itu dibuka kembali itu melanggar keputusan konstitusi nomor 20 tahun 2016," ujar Kapitera saat dihubungi Kompas.com, Minggu (17/6/2018).

Baca juga: Polisi Benarkan SP3, Kasus Chat WhatsApp Rizieq Shihab Dihentikan

Dia menilai, berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 20 tahun 2016, penyadapan yang dilakukan oleh instansi yang tidak berwenang hasilnya tidak dapat dijadikan alat bukti dalam penyidikan.

"Berdasarkan keputusan MK kan institusi yang boleh menyadap itu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), BIN (Badan Intelijen Nasional), BAIS (Badan Intelijen Strategis), Kejaksaan, Kepolisian, BNN (Badan Narkotika Nasional), kalau dalam kasus ini kan anonymous," ungkapnya.

Sebelumnya, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Mohammad Iqbal mengatakan, penghentian kasus Rizieq dilakukan berdasarkan gelar perkara penyidik. Kasus tak dapat dilanjutkan karena pengunggah video yang berisi chat mesum antara Rizieq dan Firza Husein belum tertangkap.

Baca juga: Perjalanan Kasus Rizieq, Penodaan Pancasila hingga Chat WhatsApp yang Berujung Dihentikan

Iqbal mengatakan, kasus ini dapat kembali dibuka apabila di kemudian hari polisi menemukan bukti baru.

Menanggapi hal ini, Kapitera menyebut permasalahan utama dibukanya kasus ini bukan mengenai ditangkap atau tidaknya pengunggah video tersebut.

"Masalahnya bukan pengunggahnya, masalahnya bahwa alat bukti penyadapan itu tidak dilakukan oleh pihak berwenang. Tapi dilakukan oleh instansi yang tidak berwenang," ujarnya.

Baca juga: Tiga Rampok yang Tewaskan Sopir Taksi Online Dibekuk Setelah Dipancing Polisi

Dia mengatakan, alasan kedua tak dapat dibukanya kasus ini karena tanpa ditangkapnya pengunggah video tersebut maka keaslian video tak dapat dipertanggungjawabkan.

"Kedua orang yang mendistribusikan itu harus dipidana. Dan orang yang mendistribusikan itu sampai hari ini tidak ketemu. Bagaimana membuktikan apakah yang itu asli atau tidak?" tutupnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa

PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa

Megapolitan
KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

Megapolitan
Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Megapolitan
Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Megapolitan
Polisi: Mayat Dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Polisi: Mayat Dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Megapolitan
Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Megapolitan
Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Megapolitan
Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Megapolitan
NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

Megapolitan
Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

Megapolitan
Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Megapolitan
PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

Megapolitan
Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com