DPRD Kritik Perencanaan Anggaran DKI seperti "Nembak di Atas Kuda"

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengkritik perencanaan anggaran yang dilakukan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kritik ini disampaikannya dalam rapat SKPD bersama Komisi A DPRD DKI membahas pertanggungjawaban APBD 2017.

"Ini nembak di atas kuda ini perencanaannya," kata Taufik di DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (10/7/2018).

Baca juga: Revitalisasi 3 JPO di Sudirman Tidak Gunakan APBD DKI

Dalam rapat diungkap sejumlah kegiatan di tingkat kota dan kabupaten yang serapannya tidak maksimal.

Alasannya, efisiensi anggaran sehingga kegiatan bisa dieksekusi dengan biaya lebih rendah.

Namun, menurut Taufik, efisiensi harusnya tidak membuat selisih tinggi anggaran dengan serapan.

Baca juga: Kata Sandiaga, Pengusaha Salah Satu Faktor Rendahnya Serapan APBD DKI

Ia menduga selisih anggaran dengan serapan berbeda karena perencanaan anggaran di awal yang asal-asalan.

"Lima wali kota (sisa anggarannya) bisa Rp 1 triliun, belum tentu ini adalah bagian dari efisiensi," ujar Taufik.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi A DPRD DKI Lucky Sastrawiria.

Baca juga: Tiga Bulan Pertama, Penyerapan APBD DKI 2018 Baru 8 Persen

Lucky menuding efisiensi yang dijadikan alasan sebenarnya adalah kegagalan menyusun anggaran dengan cermat.

Ia meminta hal ini tidak diulang dalam perencanaan anggaran tahun berikutnya. 

"Karena kalau perencanaan tidak matang, uang yang tersisa yang seyogyanya untuk kegiatan lain atau bedah kampung atau apa pun itu sia-sia kembali lagi ke kas daerah dan dianggarkan lagi di tahun berikutnya," kata Lucky.